Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memutuskan untuk tidak memberikan bantuan hukum kepada Grace Natalie terkait laporan polisi yang menyangkut kader partai tersebut. Grace Natalie dikenal sebagai salah satu pendiri partai dengan simbol gajah ini.
Menurut pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, keputusan PSI ini diambil karena partai tidak ingin terlibat dalam masalah pribadi yang dihadapi oleh kadernya. Ia menjelaskan bahwa laporan polisi yang melibatkan Grace Natalie tidak memiliki hubungan langsung dengan PSI sebagai sebuah partai politik.
PSI Memisahkan Urusan Pribadi dan Partai
Adi menyatakan, "Sepertinya PSI ingin letakkan persoalan laporan semacam sebagai urusan pribadi kadernya dan tak ada urusannya dengan partai." Ia menambahkan bahwa PSI berusaha untuk menjaga citra partai agar tidak terpengaruh secara negatif oleh masalah ini. Saat ini, PSI sedang berupaya membangun reputasi yang baik untuk bisa lolos ke Senayan pada Pemilu 2029.
Dampak Terhadap Citra Partai
Adi juga mengakui bahwa hingga saat ini belum ada alat yang bisa mengukur dampak dari masalah yang dihadapi Grace Natalie terhadap PSI. Namun, ia memperkirakan bahwa urusan laporan polisi tersebut mungkin akan mempengaruhi partai. "Makanya PSI anggap urusan ini sebagai urusan pribadi Grace yang tak ada urusannya dengan partai. Padahal Grace adalah pendiri, senior, dan juga pengurus penting di PSI saat ini," ungkapnya.
Dengan langkah ini, PSI tampaknya ingin fokus pada konsolidasi untuk mencapai tujuan politik mereka di masa depan.