Di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ia menerima banyak keluhan dari investor asing terkait proses perizinan yang dianggap terlalu lama di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat acara penyerahan dana sebesar Rp10,2 miliar hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH di Kejaksaan Agung pada Rabu, 13 Mei.
Prabowo mengatakan bahwa ia telah menugaskan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, untuk mengumpulkan para ahli dan membentuk sebuah Satgas yang fokus pada deregulasi perizinan. "Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali saudara-saudara sekalian, perizinan kadang-kadang ada yang enggak masuk akal," ujarnya.
Permintaan untuk Mempermudah Proses Perizinan
Ia menekankan pentingnya untuk tidak mempersulit proses perizinan lebih lanjut. Menurutnya, pengusaha yang ingin berinvestasi di Indonesia harus mendapatkan dukungan agar dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat. "Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu," jelasnya.
Temuan Birokrat yang Mempersulit
Di sisi lain, Prabowo mengungkapkan bahwa ia masih menemukan adanya birokrat yang dengan sengaja mempersulit proses perizinan untuk mencari celah meminta uang. Ia merasa heran karena meskipun pemerintah sudah berupaya mempermudah proses perizinan, masih ada kementerian atau lembaga yang kembali mempersulit melalui berbagai regulasi. "Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk, terus terang saja saya sampaikan, untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar," tuturnya.
Prabowo juga menyampaikan bahwa ia menerima keluhan dari para pengusaha yang ingin berinvestasi, yang justru mengalami kesulitan dalam mendapatkan izin. Ia mencatat bahwa izin sering kali baru keluar setelah satu hingga dua tahun dari pengajuan, sementara di negara lain, proses perizinan dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu. "Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun," ujarnya. "Sedangkan di negara lain dua minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu kenapa kita dua tahun," imbuhnya.
