Update
Penerapan Alat Kesehatan Pintar Berbasis IoT di Rumah Sakit Meningkat, Seberapa Efektif? Mengenalkan Keajaiban Ilmu Atmosfer dan Astronomi kepada Siswa Lampung Timur Kementerian ESDM Mempercepat Proses Persetujuan RKAB Batubara 2026 dengan Peningkatan Standar Dokumen --- Prabowo: Mereka yang Melawan Satgas PKH Takut pada Kebenaran --- Pertemuan Presiden RI dengan Dirjen Rosatom Bahas Kerja Sama Nuklir Damai Film “Pesta Babi” Dinilai Buta Geopolitik dan Berpotensi Bangun Narasi Anti-NKRI Salim Samion Berbagi Pengalaman untuk Meningkatkan Tim Bulu Tangkis Putri Malaysia Rekomendasi Sekolah Kedinasan di Indonesia untuk Karier dan Gaji yang Menjanjikan Dukungan APKI untuk Meningkatkan Daya Saing Pasar Karbon Kehutanan KPK Melakukan Penggeledahan di Rumah Heri Black Terkait Kasus Bea Cukai Penerapan Alat Kesehatan Pintar Berbasis IoT di Rumah Sakit Meningkat, Seberapa Efektif? Mengenalkan Keajaiban Ilmu Atmosfer dan Astronomi kepada Siswa Lampung Timur Kementerian ESDM Mempercepat Proses Persetujuan RKAB Batubara 2026 dengan Peningkatan Standar Dokumen --- Prabowo: Mereka yang Melawan Satgas PKH Takut pada Kebenaran --- Pertemuan Presiden RI dengan Dirjen Rosatom Bahas Kerja Sama Nuklir Damai Film “Pesta Babi” Dinilai Buta Geopolitik dan Berpotensi Bangun Narasi Anti-NKRI Salim Samion Berbagi Pengalaman untuk Meningkatkan Tim Bulu Tangkis Putri Malaysia Rekomendasi Sekolah Kedinasan di Indonesia untuk Karier dan Gaji yang Menjanjikan Dukungan APKI untuk Meningkatkan Daya Saing Pasar Karbon Kehutanan KPK Melakukan Penggeledahan di Rumah Heri Black Terkait Kasus Bea Cukai
Hukum & Kriminal

--- Prabowo: Mereka yang Melawan Satgas PKH Takut pada Kebenaran ---

--- Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa banyak pihak yang tidak menyukai keberadaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) karena upaya mereka dalam menegakkan hukum. Hal ini disampaikan saat...

Ni Luh Ayu Sari 13 May 2026 2 pembaca cnnindonesia.com cnnindonesia.com
---
Prabowo: Mereka yang Melawan Satgas PKH Takut pada Kebenaran

---
Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada banyak pihak yang tidak menyukai kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). (CNN Indonesia/Febria Adha L)
---TITLEEXCERPT--- Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa banyak pihak yang tidak menyukai keberadaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) karena upaya mereka dalam menegakkan hukum. Hal ini disampaikan saat penyerahan denda administratif kehutanan di Kejaksaan Agung. ---CONTENT---

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa banyak pihak yang tidak mendukung kegiatan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan uang sebesar Rp10,2 triliun yang merupakan hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH di Kejaksaan Agung pada Rabu (13/5).

“Saya paham Satgas PKH bukan Satgas yang disukai, banyak yang tidak suka sama kalian, bandit-bandit dan perampok itu enggak suka sama kalian,” ujarnya. Menurutnya, ketidaksukaan tersebut muncul karena Satgas PKH berusaha untuk mengembalikan uang negara yang telah dirampas melalui tindakan melawan hukum.

Komitmen Satgas PKH dalam Mengembalikan Uang Negara

Prabowo menambahkan, “Tinggal kamu, kamu takut sama mereka atau kamu bela rakyat, tergantung kamu.” Ia percaya bahwa Satgas PKH akan berusaha keras untuk memulihkan keuangan negara yang telah dirugikan. Hingga saat ini, sudah ada empat kali penyerahan uang hasil penertiban kawasan hutan untuk disetorkan ke kas negara.

“Bukan kita cari popularitas bukan, ini bukan pemerintah Prabowo sok populis tidak. Ini adalah masalah survival, 287 juta rakyat Indonesia, tidak mungkin hidup baik hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari tiap Minggu tiap bulan,” kata Prabowo.

Penyerahan Denda Administratif Kehutanan

Sebelumnya, Satgas PKH telah menyerahkan uang sebesar Rp10,27 triliun dari hasil penagihan denda administratif kehutanan kepada negara. Total nilai yang diserahkan tersebut terdiri dari denda administratif sebesar Rp3,423 triliun dan hasil dari pajak PBB serta Non PBB yang mencapai Rp6,846 triliun.

Artikel Terkait