Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menuntut agar pemerintah memberikan transparansi terkait pengelolaan anggaran belanja sembako untuk tahun 2025-2026. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menyatakan bahwa Kementerian Sekretariat Negara harus segera mengungkap informasi mengenai anggaran tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Wana mengungkapkan bahwa penyaluran paket sembako pada perayaan Hari Buruh Internasional di Monas pada 1 Mei lalu melibatkan sekitar 350 ribu paket yang disediakan oleh Perum Bulog, dan anggaran ini diduga berasal dari Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu, ICW juga menyoroti pembagian sembako dalam beberapa kegiatan sebelumnya, termasuk pada 25 Maret 2025 di Kabupaten Bogor, kunjungan Presiden ke Sumatera pada 20 Maret 2026, dan bazar di Monas pada 28 Maret 2026.
ICW telah berusaha mencari informasi mengenai anggaran belanja sembako melalui situs resmi pemerintah, namun hasilnya tidak memuaskan. Wana menjelaskan ada empat isu utama terkait ketertutupan informasi anggaran untuk bantuan sosial. Pertama, ketidaktransparanan dapat meningkatkan risiko korupsi, mengingat pengalaman buruk dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial selama pandemi Covid-19. Kedua, ketertutupan informasi mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana publik berhak mengetahui perencanaan dan penggunaan dana tersebut.
Ketiga, pembagian sembako yang dilakukan pada momen tertentu berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik, yang dapat mengaburkan tujuan utama bantuan sosial. Terakhir, kurangnya kejelasan mengenai penerima manfaat dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran, di mana bantuan tidak sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dengan tuntutan ini, ICW berharap pemerintah dapat segera memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memastikan pengelolaan dana sembako dilakukan secara transparan dan akuntabel.
