Ganjar Pranowo, yang menjabat sebagai Ketua DPP PDIP, menanggapi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, pada Kamis, 16 Oktober. Hamenang, yang merupakan kader PDIP, ditangkap dalam operasi tersebut. Ganjar menyatakan bahwa ia telah berulang kali mengingatkan seluruh kader untuk senantiasa menjaga integritas mereka.
Peringatan Terhadap Kader
"DPP PDI Perjuangan berkali-kali mengingatkan kepada seluruh kader untuk menjaga integritas. Namun, jika mereka melanggar maka risiko hukum dan sanksi partai akan menanti," ungkap Ganjar saat dihubungi oleh wartawan pada Jumat, 16 Oktober. Ia juga menambahkan bahwa setelah kejadian OTT terhadap Hamenang, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, kembali memberikan peringatan kepada seluruh kepala daerah dari partai tersebut. Bahkan, surat peringatan telah dikeluarkan PDIP sejak bulan Maret lalu.
Ganjar menegaskan bahwa PDIP akan terus mengingatkan semua kader, termasuk kepala daerah, mengingat banyak laporan yang masuk terkait dugaan korupsi. "Dan kami masih mengingatkan kembali soal ini kepada beberapa kepala daerah (kada). Karena banyak laporan yang masuk," jelasnya.
Detail Kasus OTT
Dalam berita terkait, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, melalui operasi tangkap tangan pada Kamis, 15 Oktober. "Untuk pihak-pihak yang kemudian ditetapkan untuk bertanggung jawab atau ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers rencana sore ini," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 16 Oktober.
Sebanyak 10 dari 19 orang yang ditangkap saat ini sedang menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Dari jumlah tersebut, sembilan orang di antaranya dibawa langsung dari Klaten menggunakan kereta, termasuk Hamenang dan Kepala BPK Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, sementara satu orang lainnya diamankan di Jakarta. Budi juga menyatakan bahwa tim penyidik menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang sebesar Rp1,9 miliar dan tong biru yang diduga digunakan untuk menyimpan uang hasil korupsi.
"Ember atau tong tersebut diduga yang digunakan Bupati untuk menampung atau untuk menyimpan dugaan penerimaan-penerimaan uang," jelasnya. Budi menambahkan bahwa kasus ini berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah Klaten, serta dugaan suap terhadap pejabat BPK di Jawa Tengah untuk pengurusan audit keuangan daerah.
