Kedekatan geografis antara Indonesia dan Australia harus diimbangi dengan peningkatan hubungan antarwarga. Edhie Baskoro Yudhoyono, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, menyatakan bahwa jembatan diplomasi yang kuat tidak hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi juga melalui interaksi langsung antara masyarakat dan lembaga di kedua negara.
Edhie juga menyoroti perkembangan hubungan Indonesia-Australia yang telah berlangsung melalui berbagai periode kepemimpinan, mulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa tujuan dari hubungan ini adalah untuk memperkuat kemitraan yang lebih komprehensif dan matang.
Peran Diplomasi Parlemen
Dalam konteks ini, Edhie menekankan pentingnya diplomasi parlemen sebagai pelengkap dari diplomasi resmi pemerintah. Ia menyatakan, "Institusi kita mungkin memiliki struktur dan mekanisme yang berbeda, tetapi kita memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu mewakili rakyat, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat." Pernyataan tersebut disampaikan saat pertemuan dengan Presiden Senat Australia, Senator the Hon Sue Lines, di Parliament House, Canberra, Australia.
Pada pertemuan tersebut, Edhie didampingi oleh anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat dan Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Australia, Lintang Paramitasari, serta tim dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Australia. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan bilateral melalui diplomasi parlemen, dialog antarlembaga legislatif, serta pengembangan kerja sama di berbagai bidang seperti demokrasi, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan keamanan.
Prioritas Kerja Sama Bilateral
Edhie menjelaskan bahwa kepentingan nasional Indonesia mencakup perlindungan rakyat, persatuan nasional, peningkatan kesejahteraan, kemajuan pendidikan, serta kontribusi untuk perdamaian dunia. Oleh karena itu, hubungan dengan Australia harus terus dikembangkan melalui dialog yang konstruktif dan kerja sama yang saling menguntungkan.
Dalam pertemuan tersebut, Edhie juga menyampaikan lima prioritas yang dapat menjadi landasan dalam memperkuat kerja sama bilateral melalui diplomasi parlemen. Pertama, ia menekankan pentingnya memperkuat pertukaran parlemen dan kelembagaan demokrasi. Edhie mendorong peningkatan kunjungan antarlembaga legislatif, dialog antarkomisi, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai praktik demokrasi dan tata kelola kelembagaan. Kunjungan delegasi Indonesia ke Canberra diharapkan dapat membuka peluang bagi kunjungan balasan dari parlemen Australia ke Indonesia.
Kedua, ia menyoroti pentingnya kerja sama dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Edhie menekankan perlunya mengoptimalkan implementasi Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), yang mulai berlaku pada 5 Juli 2020. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi peningkatan perdagangan dan investasi, penyelarasan regulasi yang relevan, serta membuka kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara.
