Pemerintah Indonesia akan menambah antara 15 hingga 19 balai pelatihan vokasi baru pada tahun 2027 sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat ekosistem pengembangan kompetensi tenaga kerja di seluruh negeri. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengungkapkan bahwa penambahan tersebut akan membuat total balai pelatihan vokasi di Indonesia mencapai sekitar 50 hingga 60 unit.
Yassierli menyampaikan hal ini saat menghadiri pembukaan Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 Tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) di Serang, Banten. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan mengelola 40 balai pelatihan yang terdiri dari Balai Besar, Balai, hingga Satuan Pelaksana (Satpel). Penambahan fasilitas ini merupakan upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan kerja.
Target Pelatihan untuk Jutaan Pekerja
Pemerintah menargetkan setidaknya 1 juta orang akan mendapatkan pelatihan kompetensi yang layak melalui penguatan peran balai vokasi di berbagai daerah. Langkah ini dianggap penting untuk menjadikan pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai instrumen utama dalam mengatasi kesenjangan keterampilan di pasar tenaga kerja. Berdasarkan data dari World Economic Forum, sekitar 54 persen perusahaan di Indonesia masih kesulitan menemukan kandidat pekerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan mulai mengubah pola pelatihan dari pendekatan supply-driven menjadi demand-driven melalui skema Tailor Made Training (TMT). Yassierli menjelaskan, "Melalui pola ini, industri dilibatkan secara aktif mulai dari perancangan kurikulum hingga proses rekrutmen lulusan agar tenaga kerja yang dihasilkan benar-benar siap pakai." Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya menjadi penerima lulusan pelatihan, tetapi juga berperan dalam pemetaan kompetensi, penyusunan materi, dan penentuan standar keterampilan yang dibutuhkan.
Fokus pada Kualitas Pelatihan
Skema Tailor Made Training memungkinkan program pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan spesifik perusahaan. Aspek seperti jenis program, durasi, jumlah peserta, lokasi, dan metode pelatihan dapat disesuaikan dengan karakteristik sektor industri yang membutuhkan tenaga kerja. Implementasi model ini telah dilakukan di beberapa balai vokasi, termasuk kerja sama antara BBPVP Bandung, UPTD BLK Kabupaten Garut, dan perusahaan di sektor manufaktur untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan produksi industri.
Penguatan hubungan antara balai pelatihan dan perusahaan diharapkan dapat mempercepat penyerapan peserta setelah menyelesaikan pelatihan. Oleh karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi juga dari berapa banyak lulusan yang berhasil terserap di dunia kerja.
Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan juga tengah fokus untuk mencapai target 330.000 peserta pelatihan sepanjang tahun 2026, yang merupakan peningkatan signifikan dari kapasitas awal sekitar 70.000 peserta setelah mendapatkan dukungan anggaran tambahan. Antusiasme masyarakat terhadap program vokasi juga cukup tinggi, dengan puluhan ribu orang mendaftar untuk Pelatihan Vokasi Nasional Batch I 2026 melalui platform Skillhub.
Peserta pelatihan mendapatkan fasilitas gratis, termasuk uang saku harian sebesar Rp50.000, dan setelah menyelesaikan program, mereka akan menerima sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Bidang pelatihan yang menjadi prioritas mencakup welding, green skill, smart operation, agroforestry, AI digital skill, hospitality, dan manufaktur.
Ke depan, tantangan pemerintah tidak hanya terletak pada peningkatan jumlah balai dan peserta, tetapi juga pada memastikan bahwa pelatihan yang diberikan relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan perkembangan teknologi. Peningkatan kapasitas pelatihan perlu diimbangi dengan sistem pemantauan terhadap lulusan, dengan indikator penting seperti tingkat penempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan kemampuan peserta dalam mengembangkan usaha.
Gubernur Banten, Andra Soni, yang hadir dalam acara tersebut, menyatakan dukungan terhadap penguatan fasilitas vokasi. Ia menilai bahwa pelatihan vokasi adalah kebutuhan dasar dan jembatan yang menghubungkan kebutuhan dunia industri dengan potensi tenaga kerja. Keberadaan BBPVP Serang dianggap sebagai bagian penting dalam membangun ekosistem sumber daya manusia yang kompeten di Provinsi Banten. "Ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan SDM yang produktif dan berdaya saing," ujar Andra.
