Pelemahan nilai tukar rupiah perlu ditangani dengan kebijakan ekonomi yang tepat dan terukur, bukan dengan tekanan politik yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Di tengah seruan Reformasi Jilid 2 dari beberapa kelompok mahasiswa, para pengamat mengingatkan bahwa stabilitas politik merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan investor.
Pentingnya Kepercayaan Pasar
Pengamat politik Ayip Tayana menilai bahwa penguatan rupiah tidak dapat dicapai melalui ultimatum politik kepada pemerintah atau Bank Indonesia. Ia menjelaskan bahwa nilai tukar lebih dipengaruhi oleh kepercayaan pelaku pasar, kondisi ekonomi makro, dan kepastian arah kebijakan pemerintah. "Rupiah ini tidak akan menguat dengan ultimatum dari mahasiswa. Rupiah akan menguat dengan kepercayaan pasar, stabilitas politik, dan kebijakan fiskal yang disiplin. Jika rupiah melemah lalu jawabannya Reformasi Jilid 2, maka itu bukan solusi," ungkap Ayip.
Ayip menambahkan bahwa pasar keuangan sangat sensitif terhadap dinamika politik. Oleh karena itu, narasi yang berpotensi menciptakan ketidakstabilan dapat memengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi di Indonesia. Menurutnya, investor umumnya mempertimbangkan stabilitas politik sebagai salah satu faktor utama dalam pengambilan keputusan investasi. Ketika ketidakpastian meningkat, arus modal berpotensi terhambat atau bahkan keluar dari pasar domestik. "Investor akan melihat stabilitas politik. Jika narasi yang berkembang adalah ancaman Reformasi Jilid 2, maka investor bisa menahan diri atau justru menarik dana ke luar negeri," jelasnya.
Kritik Mahasiswa dan Kondisi Politik Saat Ini
Meski demikian, Ayip menegaskan bahwa kritik dan aspirasi dari mahasiswa tetap penting dalam kehidupan demokrasi. Ia berpendapat bahwa gerakan mahasiswa akan lebih relevan jika difokuskan untuk mendorong perbaikan kebijakan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Aksi mahasiswa relevan jika tujuannya mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi. Tetapi menjadi tidak relevan jika fluktuasi rupiah dijadikan pintu masuk untuk membangun narasi pemakzulan atau pelengseran kekuasaan," tambahnya.
Ayip juga mencatat bahwa situasi Indonesia saat ini berbeda dengan kondisi menjelang Reformasi 1998. Ia berpendapat bahwa pemerintahan saat ini masih memiliki legitimasi politik yang kuat serta dukungan mayoritas partai politik di parlemen. Selain itu, ia melihat bahwa belum ada konsolidasi besar dari berbagai elemen masyarakat maupun elite politik yang mengarah pada upaya perubahan kekuasaan seperti yang terjadi pada akhir era Orde Baru. "Saya belum melihat konsolidasi lintas nasional yang kuat, dari buruh, mahasiswa, masyarakat hingga elite politik. Karena itu, kemungkinan terjadinya situasi seperti 1998 masih sangat kecil," tutupnya.
