Prof Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, mengingatkan pemerintah untuk waspada terhadap kemungkinan benturan di masyarakat terkait rencana konser tenor Andrea Bocelli di Indonesia. Ia menegaskan bahwa kepentingan ekonomi tidak seharusnya mengabaikan sensitivitas publik terhadap isu Palestina.
“Jangan sampai terjadi benturan di masyarakat karena persoalan ini. Risikonya terlalu mahal,” ungkap Sudarnoto di Matraman, Jakarta Selatan, pada hari Senin, 26 Oktober 2026.
Respon Terhadap Rencana Konser
Sudarnoto menjelaskan bahwa dukungan kelompok pembela Palestina dan kalangan anti-Zionisme terhadap penolakan konser semakin meningkat. Ia juga mendapatkan informasi mengenai rencana tabligh akbar yang akan berlangsung di dekat lokasi konser di Candi Borobudur pada waktu yang bersamaan dengan penampilan Bocelli. Situasi ini, menurutnya, perlu menjadi perhatian pemerintah agar perbedaan pendapat mengenai konser tidak berubah menjadi konflik di masyarakat.
“Kalau cita-citanya ada soal ekonomi, itu menarik. Tetapi, dengan cara-cara seperti ini, menghadirkan seorang Bocelli yang mendukung pembunuhan, secara moral tidak harus kita terima,” tegas Sudarnoto. Ia menambahkan bahwa ada pihak-pihak yang berusaha mengadu MUI dengan umat beragama lain terkait penolakan konser ini. “Sama sekali tidak ada maksud begitu, ini bukan soal agama dan bukan soal musik. Ini soal tak sensitifnya Bocelli soal isu Palestina,” jelasnya menanggapi tudingan tersebut.
Pembicaraan Aksi Massa dan Tindakan Pemerintah
Sudarnoto juga mengungkapkan adanya pembicaraan informal mengenai kemungkinan aksi massa menjelang tanggal 31 Oktober dan 3 November. Dalam diskusi tersebut, muncul usulan untuk menggelar demonstrasi besar sebagai respons terhadap rencana konser. “Ini bisa memicu gesekan, jika bukan antarmassa mungkin antara massa dan pengawalan yang tentu akan berjalan ketat,” ujarnya.
Selain itu, ada usulan agar DPR memanggil kementerian terkait untuk membahas isu ini. Sudarnoto menyebut bahwa Komisi X DPR juga terlibat dalam pembicaraan mengenai kemungkinan pelibatan parlemen. Ia menilai, dengan perkembangan situasi saat ini, aksi demonstrasi berpotensi terjadi, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang diambil.
Sudarnoto menekankan pentingnya menjaga reputasi Indonesia sebagai negara yang mendukung Palestina dan nilai-nilai kemanusiaan. Ia menyatakan bahwa meskipun kegiatan ekonomi tetap penting, pelaksanaannya harus mempertimbangkan aspek moral dan sensitivitas masyarakat. “Kita harus menjaga bangsa ini supaya tidak bermasalah. Kita harus menjaga nama Indonesia sebagai pembela Palestina dan kemanusiaan,” ujarnya.
Ia berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali pendekatan yang digunakan sehingga kepentingan ekonomi tidak berujung pada ketegangan sosial di tengah masyarakat. Sudarnoto menambahkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan beberapa pihak terkait rencana konser, termasuk sejumlah menteri, dan ia mendapatkan informasi bahwa rencana tersebut telah lama dikomunikasikan dengan Polri serta mendapatkan izin.
“Kalau pemerintah terus melanjutkan rencana ini, itu urusan pemerintah. Urusan MUI dan umat sudah selesai,” tegasnya, menandaskan bahwa keputusan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah.
