Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan kesempatan kepada media untuk meliput mengenai penemuan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, yang terletak di Jawa Barat. Yusril menekankan pentingnya transparansi untuk memastikan kebenaran temuan yang dilaporkan oleh Ombudsman setelah melakukan inspeksi mendadak di lapas tersebut.
"Kami memutuskan hari ini media dipersilakan meliput secara langsung seperti apa temuan Ombudsman tersebut. Apakah benar ada fasilitas mewah berstandar apartemen di sana," ungkap Yusril pada hari Kamis, 24 September.
Tindakan Jika Ditemukan Pelanggaran
Yusril juga menegaskan bahwa tindakan akan diambil jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemasyarakatan atau pegawai Lapas Cibinong. "Kalau ada, pastikan fasilitas apa itu. Apakah itu rumah pegawai di dalam lapas, tempat asimilasi napi menjelang bebas, atau memang benar itu fasilitas mewah untuk para napi tertentu yang sanggup membayar," jelasnya.
Temuan Ombudsman dan Penjelasan Pejabat
Ombudsman Republik Indonesia dalam laporan mereka mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tipe kamar dalam kluster mewah di Lapas Cibinong, yang ditemukan saat sidak. Di area tersebut juga terdapat tempat parkir untuk mobil mewah. "Nah berikutnya ini tipe yang lain lagi, ini di dalamnya tetap sama ada berbeda ya peruntukannya kelihatannya ada standarisasi juga ya seperti penginapan ada yang kamar suite, deluxe, sama yang superior sepertinya seperti itu ya," kata Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati, dalam konferensi pers di Jakarta pada 24 September.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Yudi Suseno, menjelaskan bahwa bangunan yang terlihat seperti rumah dengan fasilitas layaknya apartemen adalah rumah dinas bagi pejabat di Lapas Kelas IIA Cibinong. "Lokasi yang dimaksud oleh Tim Ombudsman adalah lokasi asimilasi, yang dulu namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Di sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi rumah yang didatangi oleh Tim Ombudsman adalah rumah-rumah dinas jabatan yang memiliki SK Rumah Jabatan," jelas Yudi.
Yudi menambahkan bahwa Tim Kanwil Ditjenpas Jabar akan terus menyelidiki situasi di Lapas Cibinong pasca-inspeksi mendadak oleh Ombudsman RI pada Rabu, 23 September. "Adapun jika di area asimilasi tersebut terdapat hal-hal yang tidak semestinya, ini sedang kami dalami oleh tim. Komitmen pimpinan, kami akan lakukan pemeriksaan dan akan kami tindak sesuai aturan secara proporsional," tutup Yudi.
