Di tengah meningkatnya aksi mahasiswa di berbagai kota di Indonesia yang mengusung tagar #MenujuIndonesiaBangkrut, komunitas mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Al-Azhar, Mesir, memilih untuk memberikan respons melalui pendekatan akademik. Mereka menyusun beberapa rekomendasi kebijakan yang akan diserahkan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo sebagai kontribusi pemikiran untuk pemerintah.
Dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (30/6/2026), disebutkan bahwa aksi mahasiswa di Indonesia mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah, yaitu menghentikan pemborosan anggaran negara, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan mendesak Presiden untuk mengakui kesalahan pemerintah tanpa mengelak. Tuntutan ini terdengar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Medan, dan Makassar.
Pendekatan Berbeda di Al-Azhar
Berbeda dengan demonstrasi yang terjadi di Tanah Air, komunitas mahasiswa Indonesia di Al-Azhar yang tergabung dalam kelompok "Kita Tumbuh Mesir" memilih untuk mengkaji akar permasalahan dan merumuskan solusi untuk berbagai isu tersebut. Hasil dari kajian ini dituangkan dalam empat policy brief yang saat ini sedang dalam proses untuk diserahkan secara resmi kepada KBRI Kairo.
Dalam kajian yang dilakukan, mahasiswa merekomendasikan perubahan paradigma dalam pengelolaan anggaran negara agar lebih berfokus pada dampak nyata. Salah satu usulan yang diajukan adalah penerapan Zero-Based Budgeting, di mana setiap program pemerintah harus mampu menunjukkan manfaatnya sebelum mendapatkan alokasi anggaran. Mereka juga mengusulkan agar berbagai platform digital pemerintah dapat dikonsolidasikan ke dalam satu sistem nasional yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
Rekomendasi untuk Program dan Subsidi
Menyangkut tingginya harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok, mahasiswa mendorong perbaikan mekanisme subsidi agar lebih tepat sasaran melalui integrasi data antarplatform pemerintah. Dengan sistem data yang lebih baik, bantuan untuk energi dan pangan diharapkan dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti petani, nelayan, dan pekerja informal, sekaligus menghemat anggaran negara.
Untuk Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, mereka tidak merekomendasikan penghentian program tersebut. Sebaliknya, mahasiswa mengusulkan agar sasaran penerima manfaat diperjelas berdasarkan data yang valid serta penguatan tata kelola koperasi agar dikelola secara profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.
Mengenai relasi sipil dan militer, kajian tersebut merekomendasikan penegasan batas kewenangan antara institusi sipil dan militer sesuai dengan mandat masing-masing. Penugasan lintas fungsi harus didasarkan pada mekanisme yang transparan dan memiliki dasar regulasi yang jelas.
Di sisi komunikasi publik, mahasiswa Al-Azhar mendorong pemerintah untuk meningkatkan keterbukaan informasi mengenai kondisi fiskal dan arah kebijakan ekonomi. Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat, mengurangi kesimpangsiuran informasi, serta membuka ruang partisipasi publik yang lebih bermakna dalam proses penyusunan kebijakan.
Mereka menegaskan bahwa penyusunan policy brief ini merupakan bentuk tanggung jawab moral diaspora Indonesia terhadap pembangunan bangsa. Dengan penyerahan dokumen kepada KBRI Kairo, mahasiswa berharap gagasan yang muncul dari Mesir dapat memperkaya diskursus kebijakan nasional di tengah dinamika yang terjadi di Indonesia.
