Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan analisis laporan penolakan gratifikasi yang diajukan oleh Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, berkaitan dengan pemberian uang dari Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby. KPK tidak dapat memberikan informasi kepada publik mengenai apakah laporan tersebut akan ditindaklanjuti atau tidak, melainkan hanya menyampaikannya kepada pihak pelapor, yaitu Raja Juli.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan, "KPK melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisisnya terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhut," saat konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Kamis malam (16/7).
Proses Verifikasi yang Cepat
Budi menambahkan bahwa dalam waktu kurang dari dua minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan analisis dengan cepat dan teliti, dan hasilnya telah disampaikan kepada pihak pelapor. "Artinya, dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor," imbuhnya.
Proses penanganan laporan gratifikasi mengikuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026, yang merupakan perubahan dari Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Berdasarkan Perkom tersebut, laporan penolakan gratifikasi dari Raja Juli berpotensi tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Pasal 14 Perkom tersebut menyebutkan bahwa laporan gratifikasi tidak akan ditindaklanjuti jika memenuhi kriteria tertentu, seperti objek gratifikasi yang mudah rusak atau jika penerimaan gratifikasi dilaporkan secara tidak benar.
Penanganan Kasus Suhardiman Amby
Budi menjelaskan bahwa salah satu analisis yang digunakan oleh tim gratifikasi berpedoman pada Perkom 1/2026, termasuk Pasal 14 yang menyatakan bahwa laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti jika diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. "Nah, itu juga menjadi salah satu basis analisis tentunya. Namun, hasil dari verifikasi dan telaah yang dilakukan oleh tim gratifikasi kami belum bisa sebut ya karena memang ini kewenangan KPK adalah memberikan hasil dan verifikasinya kepada pihak pelapor," jelasnya.
Dengan demikian, Budi menegaskan bahwa urusan Raja Juli di sektor pencegahan telah selesai, tetapi proses penyidikan masih akan berlanjut. "Ya, jadi di pencegahan terkait dengan laporan gratifikasi yang dilakukan oleh Pak Menhut ini sudah case closed. Sedangkan di penindakan ini masih akan terus didalami keterkaitannya," ungkap Budi.
Raja Juli sebelumnya mengungkapkan bahwa ia telah mengembalikan amplop yang diberikan oleh Bupati Kuansing. Ia menyatakan amplop tersebut dikembalikan sekitar 17 hari sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Suhardiman. Raja Juli menjelaskan bahwa pertemuan dengan Bupati Kuansing berlangsung resmi dan terbuka, dan ia tidak mengetahui isi amplop tersebut saat itu.
KPK telah menetapkan Suhardiman, Sekretaris Daerah Pemkab Kuansing Zulkarnain, dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap jabatan. Suhardiman juga sedang diproses hukum terkait penerimaan lainnya yang berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas. Para tersangka saat ini ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Suhardiman sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), sedangkan Zulkarnain dan Ardiles sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
