Setelah terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyasar anak buahnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, belum terlihat di hadapan publik. Keberadaannya menjadi sorotan setelah ia absen dalam dua rapat berturut-turut dengan Komisi II DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Absen pertama terjadi pada Selasa, 15 September, saat rapat yang membahas pengelolaan aset pemerintah daerah dan BUMD. Dalam rapat tersebut, Nusron diwakili oleh Wakilnya, Ossy Dermawan, sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan beberapa gubernur hadir. Keesokan harinya, Nusron kembali tidak hadir dalam rapat penetapan dan penyesuaian RKA K/L Tahun 2027, yang merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR.
Alasan Ketidakhadiran Nusron
Ossy Dermawan menjelaskan bahwa kehadirannya di rapat DPR adalah penugasan dari Nusron. Ia membela ketidakhadiran Nusron dengan menyatakan bahwa ada agenda lain yang harus dihadiri oleh menteri. Namun, Ossy tidak memberikan rincian mengenai agenda tersebut. “Tentunya terkait agenda dan jadwal Bapak Menteri, ya, mungkin sudah menyesuaikan dengan agenda dan jadwal beliau yang sudah terjadwalkan,” ujarnya kepada wartawan.
Ossy juga menambahkan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Nusron, apakah masih berada di Jakarta atau di daerah lain. Meskipun begitu, ia membantah kabar yang menyebutkan bahwa Nusron sedang sakit karena masih aktif berkomunikasi. “Setiap hari kami terus berkomunikasi karena kan kementeriannya masih dipimpin oleh beliau,” tuturnya.
Operasi Tangkap Tangan KPK
KPK melakukan OTT di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, di mana total 17 orang ditangkap dalam operasi tersebut. Selain itu, KPK juga mengamankan 20 koper dan tas berisi uang yang diperkirakan mencapai Rp100 miliar. Dalam operasi ini, empat orang yang merupakan orang dekat Nusron telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yaitu Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
KPK berencana untuk mendalami dugaan keterlibatan Nusron dalam kasus ini setelah penetapan empat orang kepercayaannya sebagai tersangka. “Terkait soal NW [Nusron Wahid] sudah disebutkan di pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, ini memang sedang didalami oleh tim penyidik dalam proses penyidikan,” ungkap Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Sumber internal KPK menyatakan bahwa uang yang ditemukan dalam koper tersebut diduga terkait dengan Nusron Wahid. “Uang-uang 20 koper di rumah Gus A diakui milik Nusron,” kata sumber tersebut. CNNIndonesia.com mencoba menghubungi dua nomor telepon yang biasa digunakan oleh Nusron untuk menanyakan mengenai OTT KPK dan dugaan keterkaitannya dengan uang tersebut, namun tidak mendapatkan respons.
Pihak Istana menyatakan bahwa mereka tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung di KPK. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan ikut campur jika ada anggota kabinet yang terlibat dalam masalah hukum. “Ya kita serahkan. Pak Presiden itu selalu mengatakan bahwa kalau ada masalah hukum dan sebagainya, serahkanlah kepada aparat penegak hukum,” tuturnya.
