Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia tidak hanya dapat dilakukan melalui perubahan kurikulum, asesmen, atau pemanfaatan teknologi. Masalah kesejahteraan guru dan kepastian status mereka masih menjadi tantangan yang harus diatasi, karena hal ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran di sekolah.
Ketidakpastian dalam status kerja, penghasilan yang belum memadai, serta beban kerja yang tidak seimbang dapat mengurangi fokus guru terhadap tugas utama mereka, yaitu mendidik dan mendampingi siswa. Oleh karena itu, perbaikan dalam kualitas pendidikan harus dimulai dengan penguatan ekosistem yang mendukung para pendidik.
Pentingnya Kepastian Status dan Penghasilan Guru
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menekankan bahwa isu kesejahteraan pendidik harus terus diperhatikan, termasuk penyelesaian status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu. Momentum peringatan HUT ke-81 DPR RI dapat dijadikan kesempatan untuk merefleksikan berbagai masalah pendidikan yang masih ada, termasuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berfokus pada capaian sistem, tetapi juga memperhatikan kondisi tenaga pendidik di lapangan.
Kepastian kerja dan penghasilan sangat berhubungan dengan kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Guru yang memiliki kepastian status dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi akan memiliki lebih banyak ruang untuk merencanakan pembelajaran, mendampingi siswa, serta melakukan inovasi. Sebaliknya, masalah administratif dan tekanan ekonomi dapat mengalihkan fokus yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Distribusi Guru dan Fasilitas Pendidikan
Masalah ini juga terkait dengan ketimpangan distribusi guru di berbagai daerah. Beberapa wilayah masih mengalami kekurangan tenaga pengajar, sedangkan ketersediaan guru berdasarkan bidang studi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Oleh karena itu, penyelesaian status tenaga pendidik perlu diimbangi dengan pemetaan kebutuhan guru secara nasional. Pemerintah juga harus mempertimbangkan insentif penempatan, dukungan tempat tinggal, serta akses pengembangan kompetensi bagi guru yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Di sisi lain, masalah fasilitas pendidikan masih menjadi tantangan. Kompetensi guru tidak akan optimal jika proses pembelajaran dilakukan di ruang kelas yang tidak layak, dengan keterbatasan konektivitas, minimnya buku, dan fasilitas dasar sekolah yang belum memadai. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus dilihat sebagai suatu ekosistem. Perbaikan kesejahteraan guru, pemerataan tenaga pendidik, dan penyediaan sarana pendidikan tidak dapat dilakukan secara terpisah.
Efektivitas anggaran pendidikan juga harus dievaluasi dari dampaknya terhadap proses belajar mengajar. Alokasi 20 persen APBN untuk sektor pendidikan memberikan peluang fiskal yang besar, namun manfaatnya sangat tergantung pada desain program, ketepatan sasaran, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dapat menjadi momen untuk menyelaraskan berbagai regulasi mengenai sistem pendidikan, guru, dan dosen, serta pendidikan tinggi.
Dengan demikian, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas manusia yang menjalankannya. Infrastruktur, teknologi, dan kurikulum hanya akan memberikan dampak maksimal jika didukung oleh pendidik yang memiliki kapasitas, kepastian kerja, dan kesejahteraan yang memadai. Menempatkan guru sebagai pusat kebijakan pendidikan bukan berarti mengabaikan kepentingan siswa, melainkan memperkuat posisi guru adalah langkah penting untuk memastikan siswa mendapatkan proses pembelajaran yang berkualitas dan berkelanjutan, didukung oleh tenaga profesional.
