Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa hak asasi manusia (HAM) seharusnya tidak hanya berfokus pada perlindungan pelaku kejahatan, tetapi juga harus mencakup perlindungan bagi korban. Pernyataan ini disampaikan Dedi saat menanggapi kritik yang disampaikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengenai penanganan pelaku kejahatan.
Dedi, yang akrab disapa KDM, mengakui adanya kritik tersebut dan menegaskan pentingnya memberikan perhatian pada hak-hak masyarakat yang menjadi korban tindak kejahatan. Ia menyampaikan bahwa kritik dari Menteri Pigai menjadi pengingat agar tindakan terhadap pelaku kejahatan tidak sampai mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia atau tindakan main hakim sendiri.
Pentingnya Perlindungan bagi Korban
Dalam pernyataannya, Dedi mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kritik yang disampaikan oleh Menteri HAM. Ia mengatakan, "Saya menyampaikan terima kasih atas otokritik dari Pak Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai, yang mengingatkan saya jangan sampai melanggar HAM pelaku kejahatan dengan main hakim sendiri." Dedi juga mengingatkan kembali dukungan yang diberikan Menteri Pigai ketika program pembinaan siswa melalui barak militer di Jawa Barat dituduh melanggar hak asasi manusia.
Lebih lanjut, Dedi menekankan bahwa isu HAM tidak hanya berkaitan dengan hak pelaku kejahatan, tetapi juga sangat relevan dengan hak-hak korban. Ia menjelaskan bahwa korban kejahatan sering kali mengalami pelanggaran hak, seperti kehilangan rasa aman, harta benda, bahkan nyawa akibat tindakan kriminal. "Orang yang menjadi korban kejahatan ada pelanggaran HAM pada dirinya. Dia kehilangan keamanannya, dia kehilangan perlindungan dari negaranya, dia kehilangan harta kekayaannya, bahkan banyak yang kehilangan nyawanya," ujarnya.
Perhatian Negara terhadap Korban Kejahatan
Menurut Dedi, penting bagi negara untuk memberikan perhatian serius terhadap perlindungan masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Ia menegaskan bahwa hak-hak korban harus dilindungi dan diperhatikan agar mereka tidak menjadi sasaran kekerasan dan kejahatan yang lebih lanjut. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban kejahatan menjadi isu yang tidak bisa diabaikan dalam konteks hak asasi manusia.
