Gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) Indonesia mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk menghentikan ekspor minyak sawit serta semua bentuk hubungan perdagangan dengan Israel. Desakan ini muncul di tengah berlanjutnya tindakan kekerasan Israel terhadap rakyat Palestina dan krisis kebakaran hutan serta lahan (karhutla) yang melanda Indonesia.
Co-founder dan Ketua/Inisiator BDS Indonesia, Muhammad Syauqi Hafiz, menegaskan bahwa kampanye Stop Sawit ke Israel bukanlah tuntutan yang terpisah. Kampanye ini merupakan bagian dari gerakan yang lebih besar untuk mendorong pemerintah dan para pemangku kebijakan agar memutuskan hubungan dagang dengan Israel.
Pentingnya Menghentikan Ekspor Sawit
Syauqi menjelaskan, tujuan utama gerakan BDS Indonesia bersama masyarakat sipil dalam kampanye ini adalah untuk menuntut penghentian total hubungan dagang antara Indonesia dan Israel. Ia menekankan bahwa ekspor sawit ke Israel merupakan isu yang sangat mendesak dan harus segera ditangani. Menurutnya, perdagangan ini tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan etika kemanusiaan dan dampak lingkungan akibat industri sawit di Indonesia.
“Hubungan dagang dengan Israel jelas melanggar etika kemanusiaan. Hal ini tidak hanya menjadi bentuk dukungan terhadap entitas yang melakukan genosida dan apartheid di Palestina, tetapi juga memberikan dampak negatif secara langsung bagi Indonesia,” ujarnya.
Data Ekspor Sawit ke Israel
Desakan BDS Indonesia juga didasari oleh fakta bahwa Indonesia memiliki peran besar dalam penyediaan minyak sawit mentah (CPO) untuk Israel. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fidelis Adhiyatna Bagaskara dan Rizal Budi Santoso dari Universitas Widyatama menunjukkan bahwa Indonesia menyuplai rata-rata 71,1 persen dari total impor CPO Israel antara tahun 2020 hingga 2025. Pada tahun 2020, nilai ekspor CPO Indonesia ke Israel mencapai 16,89 juta dolar AS, meningkat menjadi 30,77 juta dolar AS pada tahun 2022, sebelum akhirnya turun menjadi 21,59 juta dolar AS pada tahun 2025.
Data dari Kementerian Pertanian yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekspor sawit dan produk pertanian lainnya ke Israel mencapai 29.605,14 ton dengan nilai 28,06 juta dolar AS pada tahun 2023. Di tahun 2024, volume ekspor tercatat 22.357,01 ton dengan nilai 22,46 juta dolar AS. Sementara itu, dari Januari hingga Agustus 2026, ekspor sawit Indonesia ke Israel mencapai 10.405,54 ton senilai 12,34 juta dolar AS.
Meskipun angka ekspor tersebut menunjukkan bahwa hubungan dagang tetap ada, penelitian tersebut juga mengungkapkan ketimpangan kepentingan antara kedua negara. Israel sangat bergantung pada pasokan CPO dari Indonesia, sementara pasar Israel hanya menyerap kurang dari 0,12 persen dari total ekspor CPO Indonesia selama periode yang sama.
Bagi Syauqi, kondisi ini semakin memperkuat alasan untuk menghentikan ekspor sawit ke Israel. Ia berpendapat bahwa Indonesia seharusnya tidak mempertahankan hubungan dagang yang bermasalah secara moral, terutama ketika kontribusi pasar tersebut terhadap total ekspor nasional tergolong kecil. “Meskipun Israel bukanlah importir sawit terbesar dari Indonesia, mempertahankan ekspor ke negara tersebut sangat tidak masuk akal,” ujarnya.
Syauqi menekankan bahwa penghentian ekspor sawit ke Israel harus dipandang sebagai langkah konkret, bukan sekadar pernyataan solidaritas terhadap Palestina. Ia berharap pemerintah segera mengambil keputusan untuk menghentikan perdagangan ini serta mengevaluasi hubungan ekonomi Indonesia dengan Israel secara menyeluruh. Menurutnya, keputusan ini menjadi semakin mendesak mengingat Indonesia menghadapi dua masalah yang belum terselesaikan: kejahatan kemanusiaan Israel terhadap rakyat Palestina dan ancaman kerusakan lingkungan akibat karhutla di dalam negeri.
“Oleh karena itu, segera menghentikan ekspor sawit ke Israel adalah langkah yang paling rasional, bertanggung jawab, dan tepat waktu,” kata Syauqi. Ia berharap kampanye Stop Sawit ke Israel dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil dalam mendorong kebijakan perdagangan yang sejalan dengan sikap Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina. Bagi BDS Indonesia, penghentian ekspor sawit bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memastikan tidak ada hubungan dagang yang terus berlangsung tanpa evaluasi di tengah persoalan kemanusiaan yang serius.
