Jakarta, CNN Indonesia -- Dalam rangka memperingati 30 tahun insiden serangan 27 Juli 1996 yang dikenal sebagai Kudatuli, Andi Widjajanto, seorang politikus dari PDIP dan mantan Gubernur Lemhannas, menekankan bahwa inti dari peristiwa tersebut adalah pentingnya profesionalisme di kalangan tentara. Pernyataan ini disampaikannya saat acara yang berlangsung di kantor DPP PDIP, Menteng 58, Jakarta Pusat, pada Senin (27/7). Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang didampingi oleh putranya, Muhammad Prananda Prabowo, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP.
Pesan Utama Kudatuli
Andi menjelaskan bahwa peringatan Kudatuli membawa satu pesan utama, yaitu tentara harus melaksanakan tugasnya dengan profesional. "Satu saja yang menjadi pesan Kudatuli itu, jangan biarkan lagi tentara keluar dari koridor profesionalnya," ungkap Andi. Ia menekankan bahwa tentara tidak seharusnya terlibat dalam ranah politik yang bukan merupakan kompetensinya. Tugas tentara, menurutnya, adalah menjaga pertahanan dan kedaulatan negara secara profesional.
Peran Tentara dalam Masyarakat
Andi menambahkan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat untuk menggaji perwira dan prajurit TNI harus digunakan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas sesuai dengan koridor yang diatur oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. "Bukan masuk ke pemerintahan sipil, bukan masuk menjadi dirjen, bukan masuk untuk mengurusi jagung, bukan masuk untuk membuka sawah," tegasnya. Ia juga menyatakan bahwa tentara seharusnya terampil dalam tugas-tugas militer seperti terjun payung, mengemudikan tank, dan mengoperasikan kapal selam.
Andi kemudian mengutip pesan dari Panglima pertama Tentara Indonesia, Jenderal Besar Sudirman, yang disampaikan pada tahun 1950, yang menekankan agar tentara Indonesia tidak terpecah-pecah dan tidak terlibat dalam kepentingan politik. Amanat ini, lanjutnya, juga diulang oleh Presiden pertama RI, Sukarno, saat peringatan hari Kemerdekaan pada tahun 1953. "Kata-katanya nyaris sama, tidak terkotak-kotak, tidak terpilah-pilah, tidak boleh membawa kepentingan politik tertentu," tambah Andi.
Andi mengungkapkan bahwa masalah yang dihadapi Indonesia sejak tahun 1966 hingga jatuhnya rezim pada Reformasi 1998 adalah akibat dari tentara yang kehilangan jati dirinya dan terlibat dalam politik. "Itu yang harus kita cegah saat ini," tutupnya.
