Pesan Jokowi untuk Bawaslu: Hati-hati dan Jangan Bikin Waswas Pemilu

Presiden Joko Widodo memberi sejumlah pesan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pesan-pesan itu disampaikannya dalam acara Konsolidasi Nasional 2024 di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Sabtu (17/12/2022).

Pesan tersebut juga disampaikan mengingat Pemilu dan Pilkada 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Bahkan, bisa menjadi yang terbesar di dunia.

“Pemilu dan Pilkada 2024 ini akan menjadi pesta demokrasi terbesar, terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia dan mungkin terbesar di dunia,” ujar Jokowi dalam acara tersebut.

1. Hati-hati

Karena menjadi pemilu dan pilkada yang terbesar, Jokowi mengimbau agar Bawaslu berhati-hati untuk mengawasinya.

Sebab, Bawaslu memiliki peran sentral dalam kualitas pemilu. “Hati-hati mengenai ini, dan mungkin yang terberat.

Hati-hati mengenai ini, yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, dengan rentang pemilihan yang luas, dan kondisi geografis kita yang sangat beragam,” tutur dia.

Kendati begitu dia percaya, Pemilu dan Pilkada 2024 dapat terselenggara dengan baik karena pengalaman yang dimiliki Indonesia.

2. Antisipasi pelanggaran Pemilu

Pesan kedua Jokowi adalah meminta Bawaslu mengantisipasi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam Pemilu 2024.

Pelanggaran bisa saja terjadi mengingat pemilu adalah pesta demokrasi terbesar.

Meski pada akhirnya, semua pihak akan menerima keputusan akhir layaknya pertandingan sepak bola. Kendati begitu, keputusan akhir itu bisa diterima jika Pemilu diselenggarakan secara adil dan berintegritas

“Perhatikan satu per satu, jangan ada yang terlewat,” ucap Jokowi.

Pelanggaran pemilu, kata Jokowi, merupakan salah satu potensi masalah yang perlu segera dipetakan.

3. Kerja keras awasi penyusunan DPT

Pesan lainnya, Jokowi meminta Bawaslu bekerja keras untuk mengawasi penyusunan daftar pemilih tetap (DPT).

Sebab, DPT kerap menjadi polemik dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Jokowi menyebutkan, DPT menjadi bahan untuk seseorang menuding bahwa telah terjadi kecurangan.

“Soal daftar pemilih tetap (DPT). Tiap pemilu, selalu menjadi polemik, selalu jadi bahan untuk menuding ada kecurangan, selalu diulang-ulang,” ujar Jokowi.

4. Lapor kalau ada penghambat

Masih terkait DPT, Jokowi meminta Ketua Bawaslu Rahmat Bagja untuk melapor kepadanya ketika ketika ada yang menghambat penyusunan DPT.

Apalagi, urusan DPT menjadi krusial dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dia mengakui, Indonesia paling lemah terkait urusan data.

“Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah, yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu), laporkan ke saya,” tutur Jokowi.

Baca juga: Cerita Jokowi Pernah Dipanggil Bawaslu DKI: Saya Takut Betul saat Itu…

5. Jangan bikin waswas Pemilu

Karena bertugas mengawasi jalannya Pemilu, Jokowi meminta Bawaslu jangan menjadi lembaga yang menakutkan.

Jika begitu, ia khawatir peserta Pemilu takut melakukan sosialisasi, meski Bawaslu harus menjadi lembaga yang disegani.

Ia pun membagikan pengalamannya saat dipanggil Bawaslu atas dugaan penyelenggaraan kampanye. Kala itu, dia merasa grogi

“Bapak itu ditakuti dan disegani loh, jangan jadi badan pembuat waswas pemilu, yang membuat waswas masyarakat utuk memilih peserta pemilu untuk bersosialisasi. Artinya apa, ingar bingar pemilu harus tetap terasa sebagai bagian dalam kita,” tutur Jokowi.

6. Tak usah ragu

Kepala Negara pun mengingatkan agar selama tahapan Pemilu serentak 2024, Bawaslu senantiasa bekerja cepat, responsif, dan selalu berada pada koridor hukum.

Jokowi menekankan, koridor hukum harus selalu jadi pegangan Bawaslu.

“Merespons pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas. Tidak usah ragu-ragu. Tidak boleh ragu. Pegang teguh integritas dan sekali lagi lakukan secara adil dan tidak memihak,” kata Jokowi.

7. Buat aturan yang jelas

Jokowi meminta Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat aturan yang jelas dalam penegakan pemilu.

Aturan-aturan dalam tahapan pemilu, menurut dia, harus jelas, rinci dan tidak multitafsir.

“Aturannya jangan banyak tafsir, apasih, buat aturan yang gamblang, yang jelas, sehingga kalau berikan peringatan juga jelas. Kamu salah karena ini, jangan ditafsir yang aneh-aneh Gedok-nya itu jelas, ini salah, dok, udah,” tambah dia.

Aturan yang jelas ini juga perlu mengatur terkait isu-isu yang mengemuka di media sosial (medsos).

Medsos menjadi salah satu wadah yang rawan, utamanya terkait politik identitas, politik suku, ras, agama dan antar golongan (SARA) yang mengemuka.

“Ini hati-hati mengenai ini. Hati-hati kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam, jadi hati-hati, kalau ada percikan kecil mengenai ini, segera diperingatkan. Enggak usah ragu-ragu segera peringatkan, panggil, pasti grogi (peserta pemilu),” tegas Jokowi.

8. Libatkan masyarakat awasi politik uang

Kemudian, Jokowi meminta Bawaslu melibatkan masyarakat dalam mengawasi praktik-praktik politik uang yang beredar dalam pemilu yang masih ada hingga kini.

Dia mengakui, berdasarkan pengalamannya ikut pilkada dan pilpres, politik uang masih selalu ada. Bahkan menurut Jokowi, politik uang telah menjadi penyakit dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

“Kalau ada yang bilang enggak ada, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut pilkada, pemilihan wali kota dua kali, pemilihan gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan presiden dua kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada (politik uang), saya akan sampaikan apa adanya, (masih) ada,” ucap dia.

Oleh karena itu, menjadi tugas Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi praktik tersebut.

Partisipasi masyarakat untuk mencegah politik uang akan mempermudah tugas Bawaslu.

“Libatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Gencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas, yang berkualitas,” sebut Jokowi.

Sumber : kompas.com