Digitalisasi desa tidak seharusnya terbatas pada pengembangan layanan administrasi dan pemerintahan yang berbasis teknologi. Lebih dari itu, digitalisasi perlu berfungsi sebagai alat untuk mendorong ekonomi masyarakat dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Pernyataan ini disampaikan oleh Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), saat melakukan kunjungan ke Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali, pada Kamis (20/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Drs Mulyadin Malik, serta Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Pandu Prapanca Lagosa. Dalam kesempatan itu, Budiman menekankan pentingnya membangun sistem digitalisasi desa yang dapat menganalisis kondisi masyarakat dengan tepat serta memetakan potensi ekonomi yang ada di desa.
Pentingnya Data yang Akurat
Menurut Budiman, data yang akurat dan terkini merupakan fondasi yang sangat penting. Dengan adanya data ini, pemerintah dapat mengetahui kondisi masyarakat, mengidentifikasi kelompok yang memerlukan perhatian, memetakan potensi produksi, dan menentukan intervensi yang lebih tepat sasaran. “Digitalisasi desa jangan hanya untuk pelayanan. Digitalisasi harus menjadi alat untuk mengetahui kondisi warga, potensi ekonomi, dan bagaimana intervensi pemerintah bisa tepat sasaran,” ungkapnya.
Oleh karena itu, digitalisasi harus terintegrasi dengan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Data mengenai warga, potensi produksi, pembiayaan, kelembagaan ekonomi, hingga akses pasar perlu saling terhubung dalam satu ekosistem yang mendukung satu sama lain.
Contoh Program Makan Bergizi Gratis
Budiman memberikan contoh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu inisiatif nasional yang dapat dihubungkan dengan ekosistem ekonomi desa melalui pemanfaatan teknologi dan data. Ia menekankan bahwa MBG tidak hanya sekadar program pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pasar bagi produk pangan yang dihasilkan oleh masyarakat desa. “MBG harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa. Masyarakat berpenghasilan rendah jangan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam produksi dan rantai pasoknya,” jelasnya.
Berbagai komoditas seperti telur, beras, sayuran, ikan, dan produk pangan lainnya dapat diproduksi oleh masyarakat desa dan didistribusikan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Dalam konteks ini, digitalisasi berperan penting dalam menghubungkan berbagai mata rantai yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Pemerintah desa dapat mengakses data mengenai siapa yang membutuhkan dukungan, apa yang dapat diproduksi masyarakat, bagaimana pembiayaannya, hingga ke mana produk tersebut dapat dipasarkan.
