Jakarta, CNN Indonesia -- TNI AD mengeluarkan pernyataan setelah mendapat kritik mengenai pembubaran acara nonton bareng (nobar) film dokumenter 'Pesta Babi' yang berlangsung di Ternate, Maluku Utara. Kolonel Inf Jani Setiadi, selaku Komandan Kodim 1501/Ternate, mengungkapkan bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan masalah perizinan dan isu SARA yang dapat muncul dari acara tersebut.
Menurut Jani, pihaknya telah memeriksa kegiatan yang melibatkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate dan beberapa organisasi mahasiswa. Ia mengklaim bahwa acara nobar tersebut tidak memiliki izin yang diperlukan. "Selain aspek perizinan, aparat juga mencermati materi dan tema kegiatan yang dinilai sensitif bagi masyarakat. Penggunaan judul film dan spanduk bertuliskan 'Pesta Babi' dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memancing reaksi negatif di tengah masyarakat yang majemuk, terlebih apabila dikaitkan dengan isu SARA maupun konflik sosial yang pernah terjadi sebelumnya," ujarnya.
Komitmen TNI terhadap Kebebasan Berpendapat
Lebih lanjut, Jani menegaskan bahwa TNI tetap menghargai kebebasan berpendapat dan ruang diskusi bagi masyarakat, jurnalis, dan mahasiswa. Namun, ia menekankan bahwa keselamatan dan ketenangan masyarakat harus menjadi prioritas utama. "Kami ingin memastikan Ternate tetap aman dan nyaman bagi siapa saja. Oleh karena itu, kami melakukan pendekatan secara humanis kepada pihak penyelenggara. Kami mengimbau agar kegiatan ini tidak dilanjutkan demi mencegah isu SARA yang dapat merusak persaudaraan kita di Kota Rempah ini," tambahnya.
Respons dari Pihak Penyelenggara
Kegiatan nobar yang disertai diskusi tersebut diselenggarakan oleh Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara bersama AJI Kota Ternate di Pendopo Benteng Oranje, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, pada Jumat (8/5) pukul 20.00 WIT. Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, mengungkapkan bahwa kehadiran aparat sejak awal acara, termasuk tindakan mendokumentasikan panitia dan peserta, telah menciptakan rasa takut dan tekanan psikologis. Ia menilai bahwa alasan potensi konflik yang disampaikan oleh aparat tidak dapat dijadikan dasar untuk membubarkan kegiatan tersebut, karena acara berlangsung damai dan tidak mengandung unsur provokasi.
Hingga saat ini, aparat keamanan bersama unsur terkait masih terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak penyelenggara guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali. Pendekatan yang dilakukan mengedepankan musyawarah, edukasi, dan langkah preventif demi menjaga stabilitas keamanan serta keharmonisan masyarakat di Kota Ternate.
