Thursday, 19 November 2026
Hukum & Kriminal

Terkait Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Brigjen Tedjo Kusumo Masih Jalani Patsus Polri

M
Miftahuda
18 November 2026 29 pembaca
Ilustrasi dokumentasi mengenai perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang ditangani oleh Mabes Polri. Foto: Dok.SindoNews
Ilustrasi dokumentasi mengenai perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang ditangani oleh Mabes Polri. Foto: Dok.SindoNews

Mabes Polri mengonfirmasi bahwa Brigjen TK (Tedjo Kusumo) hingga kini masih menjalani Penempatan Khusus (Patsus) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Proses pemeriksaan intensif terhadap jenderal bintang satu tersebut masih terus dilakukan oleh jajaran Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Pemeriksaan Berkesinambungan oleh Divisi Propam Polri

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan status penempatan khusus sekaligus menegaskan bahwa penyidik kode etik masih melakukan pendalaman secara bertahap terhadap Brigjen TK.

"Itu tentu masih dalam proses pendalaman, pemeriksaan masih secara kesinambungan dilakukan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut," kata Trunoyudo kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Saat kembali dikonfirmasi mengenai status penempatan yang bersangkutan selama pemeriksaan berlangsung, Trunoyudo memastikan bahwa Brigjen TK masih ditempatkan di ruang khusus.

"Iya (dipatsus)," tuturnya.

Peran Surveillance dan Penetapan Tersangka Utama

Keterlibatan Brigjen TK dalam kasus penyadapan ilegal ini sebelumnya telah dipaparkan secara terbuka oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI. Kala itu, Kapolri mengungkapkan bahwa Brigjen TK diberikan tugas oleh Irjen Ahrie Sonta untuk menjalankan pengawasan atau surveillance atas hasil rekaman penyadapan.

“AS yang menjabat Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, lalu melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.

Dalam perkara pidana kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto ini, Bareskrim Polri diketahui telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempat tersangka tersebut meliputi Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol Slamet Uliandi.

Saat ini, tiga dari empat tersangka—yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta—telah resmi ditahan di Rutan Mako Brimob, sedangkan Irjen Pol Slamet Uliandi tidak dilakukan penahanan. Perkembangan terbaru menyebutkan bahwa Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.

// Artikel Terkait