Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkapkan beberapa temuan penting setelah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh KPU, Bawaslu, dan pihak terkait mengenai keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pernyataannya, Denny menyebutkan ada tiga poin krusial yang perlu dicatat mengenai Gibran.
Dokumen Penyuluhan Pendidikan yang Hilang
Salah satu temuan utama yang diungkap Denny adalah tidak adanya dokumen yang mendasari penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Pertama adalah dalam bukti yang diajukan oleh KPU, Bawaslu dan militan Gibran, tidak ditemukan dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan Gibran oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," jelas Denny dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta Pusat pada Selasa (28/9).
Ia juga menambahkan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan syarat pendidikan Gibran dalam dokumen yang diserahkan oleh KPU. "Tetapi baik KPU, Bawaslu maupun militan Gibran tidak satu pun yang memberikan dasar bukti tamat pendidikan SMA atau sederajat, tidak pula yang menjadi dasar keterangan," ungkapnya.
Ketidakjelasan Pasal 18 Ayat (3)
Denny melanjutkan dengan menyatakan bahwa mereka tidak menemukan pembahasan mengenai Pasal 18 ayat (3) dari Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Pasal tersebut mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing bagi calon presiden atau wakil presiden yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. "Yang kedua, tidak kami temukan pembahasan pasal 18 ayat 3, tidak ada. Diuji publik KPU mengakui tidak ada pembahasan itu, tidak ada buktinya," tegas Denny.
Ia juga menyoroti bahwa dalam dokumen hasil konsultasi KPU dengan DPR, tidak terdapat pembahasan mengenai pasal tersebut. "Di konsultasi dengan DPR, ada risalahnya tapi tidak ada membahas pasal 18 ayat 3. Di harmonisasi pun demikian, yang ada adalah surat undangan, uji publik, surat undangan, FGD, rapat koordinasi, dokumen rapat koordinasi, dokumen harmonisasi, demikian," tambah Denny.
Lebih lanjut, Denny menunjukkan bahwa tidak ada dokumen yang menjelaskan mengenai pengusulan pasal baru yang dibentuk menjelang Pilpres 2024. "Tapi tidak satu pun dokumen yang menunjukkan kapan, di mana, dan siapa-siapa yang mengusulkan Pasal 18 ayat 3 itu. Ini tentu saja menjadi kewajiban untuk diungkap dalam persidangan," katanya.
Denny juga menyoroti nota dinas internal Bawaslu yang dikeluarkan pada 25 September 2023, yang merekomendasikan agar syarat administratif capres-cawapres tetap mengacu pada Pasal 227 UU Pemilu. Ia menilai bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 justru bertentangan dengan rekomendasi tersebut. "Bukti Bawaslu nomor 18. Bawaslu minta syarat capres-cawapres tidak dikurangi. Justru pasal 18 ayat 3 itu bertentangan dengan rekomendasi Bawaslu ini," ujarnya.
Temuan-temuan tersebut disampaikan Denny menjelang sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (30/9) di Mahkamah Konstitusi. Gibran Rakabuming Raka tengah menghadapi gugatan terkait syarat pencalonannya sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Sidang tersebut akan mendengarkan keterangan ahli dan/atau saksi pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan dari pemohon.
Denny menegaskan bahwa pihaknya akan menghadirkan ahli dan saksi yang relevan dengan gugatan yang diajukan oleh para pemohon.