Pemerintah Singapura meminta semua pihak untuk menghormati komitmen yang telah disepakati dalam kontrak komersial, menyusul keputusan Indonesia untuk memangkas pengiriman gas ke negara tersebut. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, mengungkapkan bahwa pihak importir gas Singapura akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka.
Pemangkasan Pasokan Gas oleh Indonesia
Indonesia telah mengumumkan bahwa mulai 24 Oktober, mereka akan mengurangi ekspor gas alam ke Singapura sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk lebih memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai ketahanan energi nasional.
Menurut laporan media di Singapura, kontrak baru untuk pasokan gas akan berakhir pada tahun 2028. Pengurangan ini akan berdampak pada pasokan gas yang disalurkan melalui pipa dari Natuna dan Sumatra. SKK Migas, regulator hulu minyak dan gas Indonesia, menyatakan bahwa pemangkasan ini hanya akan mempengaruhi Singapura, karena pipa ekspor yang terkait langsung terhubung ke negara tersebut.
Persiapan Singapura Menghadapi Risiko Energi
Dalam pidatonya, PM Wong menyatakan bahwa Singapura telah bersiap menghadapi risiko yang mungkin timbul akibat pemangkasan pasokan gas. Negara ini telah melakukan investasi pada terminal gas alam cair untuk mengimpor gas dari berbagai negara, sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada jaringan pipa. "Hal ini memberi kita lebih banyak pilihan untuk menangani gangguan apa pun terhadap pasokan gas kita," tambahnya.
PM Wong juga menekankan perlunya Singapura untuk mempertimbangkan sumber energi yang lebih bersih untuk memastikan pasokan listrik yang andal. "Itulah sebabnya Singapura tengah mengkaji secara serius potensi energi nuklir," ujarnya. Ia mengakui adanya kekhawatiran terkait keselamatan penggunaan energi nuklir, mengingat ukuran wilayah Singapura yang kecil dan kepadatan penduduknya yang tinggi. "Kami menanggapi kekhawatiran tersebut dengan sangat serius. Keselamatan harus diutamakan. Namun, kita tidak boleh mengesampingkan suatu pilihan hanya karena pilihan tersebut sulit atau kontroversial," jelasnya.
PM Wong menekankan pentingnya menilai risiko dan konsekuensi yang menyertainya dengan cermat, melibatkan masyarakat Singapura, dan pada akhirnya mengambil keputusan yang tepat untuk mengamankan masa depan energi negara.
