Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekecewaannya terkait laporan yang sering diterimanya mengenai tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat publik. Ia merasa sangat sedih karena oknum-oknum tersebut adalah orang-orang yang pernah ia percayai. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato di hadapan masyarakat di Museum Marsinah, Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu pagi, 16 Mei.
Kekecewaan Terhadap Pejabat yang Dikenal Dekat
Prabowo menegaskan, "Saya geleng-geleng kepala, sedih saya, bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang menyeleweng. Saya sedih," dalam siaran langsung di YouTube Sekretariat Presiden. Ia menjelaskan bahwa orang-orang yang ia angkat dan percayakan jabatan penting, justru terlibat dalam tindakan yang merugikan rakyat.
Ia juga menceritakan pengalaman saat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, datang menghadapnya dalam keadaan tegang dan penuh keraguan. Kepala BPKP merasa stres karena temuan kasus penyelewengan yang melibatkan nama-nama dekat Prabowo. Saat itu, Kepala BPKP meminta petunjuk apakah pemeriksaan dapat dilanjutkan.
Pernyataan Tegas Prabowo
Menanggapi keraguan tersebut, Prabowo memberikan instruksi yang tegas. "Teruskan pemeriksaan! Tidak ada, enggak ada mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya enggak ada urusan! Kalau ada indikasi, terus periksa!" tegasnya, menekankan bahwa tidak ada perlindungan bagi siapa pun yang berani menyentuh uang rakyat.
Prabowo menegaskan bahwa amanah dan jabatan negara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Ia menyayangkan sikap segelintir pejabat yang setelah mendapatkan kekuasaan, merasa di atas hukum. "Justru kalau diberi kehormatan harus lebih hati-hati dan lebih jaga, bukan diberi wewenang, kepercayaan, malah merasa adigang, adigung, adiguna," kritiknya.
Ia juga mengingatkan bahwa di era digital saat ini, semua pergerakan anggaran dan birokrasi dapat dipantau secara ketat, sehingga menyembunyikan tindakan korupsi adalah hal yang mustahil. Prabowo khawatir akan dampak sosial dan psikologis yang harus ditanggung oleh keluarga pejabat yang terlibat saat kasus mereka terbongkar.
Prabowo menegaskan bahwa sikap tegas ini juga berlaku di internal partainya, Gerindra. Ia mengizinkan penegak hukum untuk memeriksa dan menahan kader-kadernya jika terbukti terlibat dalam korupsi. Ia juga menuntut para petinggi di TNI dan Polri untuk menjaga kehormatan dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
Selain itu, Prabowo memberikan peringatan bagi pejabat yang telah menikmati hasil dari tindakan korupsi agar segera mengembalikannya secara sukarela sebelum hukum mengambil tindakan lebih lanjut. "Kalau saya dapat laporan, apa yang buat nanti geremeng-geremeng sakit hati, suruh kembaliin yang dia dapat secara tidak halal, enggak mau? Ya sudah, urus sama kejaksaan sana, saya serahkan," tutup Prabowo.
