JAKARTA – Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom) menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa wilayah Kalimantan, meskipun Presiden Prabowo Subianto sedang melaksanakan agenda luar negeri, termasuk kunjungan ke Rusia. Penanganan ini melibatkan pengerahan personel, armada pemadam kebakaran, pesawat, helikopter, dan alat berat di lokasi yang terkena dampak.
Koordinasi Penanganan Karhutla
Deputy IV Bakom RI, Ulta Levenia, menjelaskan bahwa penanganan karhutla terus dilakukan oleh jajaran pemerintah dan aparat yang telah ditugaskan di lapangan. Ia menambahkan bahwa Presiden telah memastikan mekanisme penanganan dan pembagian komando berjalan dengan baik saat melakukan tinjauan di wilayah terdampak di Kalimantan. “Presiden tidak datang sekadar untuk melihat kondisi di lapangan, tetapi memastikan mesin penanganan berjalan, rantai komando terbentuk, dan seluruh sumber daya negara bergerak,” ungkap Ulta dalam siaran pers pada 6 September 2026.
Pada 22 Agustus 2026, Presiden melakukan kunjungan ke Kubu Raya, Kalimantan Barat, untuk memantau langsung situasi karhutla. Selanjutnya, ia memimpin rapat penanganan karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Kolaborasi TNI dan Polri dalam Penanganan
Dalam upaya penanganan tersebut, TNI dan Polri dilibatkan sesuai dengan wilayah yang terdampak. Pemerintah juga mengirimkan tambahan 100 unit mobil pemadam kebakaran serta 15 ekskavator ke lokasi yang membutuhkan. Ulta menyatakan bahwa berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi), titik panas mencapai puncaknya pada 29 Agustus 2026, namun setelah itu tren hotspot menunjukkan penurunan. Pada 1 September pagi, Presiden masih menerima laporan mengenai penanganan karhutla dari Panglima TNI dan Kapolri.
Setelah penanganan di dalam negeri berjalan, Presiden melanjutkan agenda luar negerinya ke Rusia untuk menghadiri forum ekonomi internasional di Vladivostok. Ulta menekankan bahwa agenda luar negeri Presiden tetap berjalan bersamaan dengan penanganan berbagai isu domestik. “Menjadi pemimpin negara sebesar Indonesia menuntut kemampuan menjalankan agenda dalam negeri dan luar negeri secara bersamaan. Keduanya tidak dapat dipertentangkan,” tegasnya.
Selain itu, kunjungan Presiden ke Vladivostok juga membawa sejumlah agenda kepentingan nasional, seperti perdagangan bilateral, perjanjian dagang dengan Eurasian Economic Union (EAEU), serta kerja sama di bidang pupuk, benih unggul, energi, dan akses pasar bagi produk Indonesia. Ulta juga menekankan pentingnya penanganan karhutla yang memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat, terutama dalam hal kesehatan dan aktivitas pendidikan akibat paparan asap. “Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus memastikan aktivitas pendidikan tetap berjalan sekaligus memprioritaskan penanganan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap,” tambahnya.
