Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperluas penyelenggaraan Sekolah Rakyat (SR) dengan menambah jumlah titik dari 166 menjadi 182 pada tahun 2026. Dari total tersebut, terdapat 93 SR yang telah beroperasi secara permanen, 81 SR rintisan yang tetap, dan 85 SR rintisan baru.
Rincian Penambahan Sekolah
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana, menjelaskan bahwa perluasan ini merupakan bagian dari transisi bertahap pemerintah dalam mengembangkan SR dari model rintisan menuju satuan pendidikan permanen yang lebih berkelanjutan. “Pada Tahun Ajaran 2026/2027, penyelenggaraan SR diperluas dari 166 menjadi 182 sekolah,” ungkap Kurnia dalam konferensi pers yang diadakan pada Rabu, 22 Juli 2026.
Dengan penambahan jumlah sekolah ini, diharapkan dapat menampung lebih banyak siswa dari keluarga yang tergolong miskin dan miskin ekstrem. Berdasarkan data Kementerian Sosial per 17 Juli 2026, 166 SR rintisan yang telah beroperasi di 141 kabupaten/kota di 34 provinsi telah berhasil menampung 14.776 peserta didik pada tahun ajaran 2025/2026.
Proyeksi Peserta Didik
Jumlah peserta didik diperkirakan akan meningkat menjadi 28.568 siswa pada tahun ajaran 2026/2027 seiring dengan penambahan unit SR. Rincian angka tersebut terdiri dari 6.305 siswa tingkat SD, 11.186 siswa tingkat SMP, dan 11.077 siswa tingkat SMA. “Dengan demikian, total peserta didik SR tingkat SD, SMP, dan SMA secara keseluruhan dari yang sudah ada dan target sementara mencapai 43.344 orang pada tahun ini,” tambah Kurnia.
Kurnia juga menjelaskan bahwa program sekolah berasrama ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dan akan terus diperluas setiap tahun sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Pada periode 2027-2028, pemerintah menargetkan penambahan 100 hingga 200 titik SR per tahun. Selanjutnya, pada tahun 2029, pemerintah menargetkan pembangunan SR mencapai 500 titik di 38 provinsi dan 416 kabupaten/kota.
Kurnia berharap kehadiran SR tidak hanya akan membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga memberikan harapan baru dalam meringankan beban ekonomi keluarga.
Masalah Kesehatan Peserta Didik
Pemerintah juga mengungkapkan lima masalah kesehatan yang paling sering ditemukan pada peserta didik melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari 1 Januari hingga 14 Juli 2026, keluhan terbanyak adalah karies gigi atau gigi berlubang, diikuti oleh anemia pada remaja putri dan hipertensi.
Kurnia menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, 40,8 persen siswa mengalami karies gigi, 27,3 persen remaja putri mengalami anemia, dan 21,7 persen siswa mengalami hipertensi. Selain itu, 6,0 persen siswa memiliki masalah serumen impaksi dan 6,7 persen mengalami obesitas. Pelaksanaan CKG Sekolah mendapatkan respons positif dari para siswa, salah satunya dari Nathan, siswa IPEKA Sunter, yang mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan Puskesmas setempat membantunya mengetahui kondisi matanya lebih dini.
Pengalaman serupa juga dirasakan oleh Callista, siswi IPEKA Sunter, yang menyatakan bahwa CKG Sekolah memberinya pengetahuan baru mengenai kondisi kesehatannya dan mendorongnya untuk menjalani pola hidup yang lebih sehat.
Program CKG Sekolah dimulai serentak pada 4 Agustus 2025 dan diselenggarakan di berbagai sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan pondok pesantren, dengan sasaran usia 7 hingga 17 tahun. Sejak 1 Januari hingga 14 Juli 2026, CKG Sekolah telah melayani 8.824.185 siswa di 96.567 sekolah yang tersebar di 511 kabupaten/kota. Untuk tahun 2026, target peserta didik yang mengikuti CKG Sekolah adalah sebanyak 50.255.073 siswa di 303.263 sekolah.
