Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki niat untuk meningkatkan kesejahteraan semua aparatur negara, termasuk prajurit TNI dan anggota Polri. Namun, kebijakan ini harus tetap mempertimbangkan kondisi keuangan negara.
Peluang Kenaikan Gaji Prajurit TNI dan Polri
Ketika ditanya mengenai kemungkinan kenaikan gaji bagi prajurit TNI dan anggota Polri, Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah pada dasarnya ingin meningkatkan kesejahteraan semua aparatur. "Sesungguhnya kita ingin semuanya membaik ya, tidak hanya TNI maupun Polri kan," ujarnya saat berbicara dengan media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/7/2026).
Pentingnya Penghargaan Terhadap Aparatur Negara
Prasetyo menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan merupakan bentuk penghargaan atas tugas yang dilaksanakan oleh aparatur negara. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang berencana untuk menaikkan gaji aparatur negara hingga mencapai angka yang layak. "Ya kan untuk menjalankan tugasnya ya tentu saja kan kita itu kan bagian dari bentuk apresiasi," tambahnya.
Dia juga menjelaskan bahwa langkah pertama yang diambil oleh Presiden adalah menaikkan gaji para hakim. "Itulah oleh karena semua kan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal kita kan begitu," jelas Prasetyo.
Kebijakan Ekonomi untuk Mendukung Kesejahteraan
Menurut Prasetyo, peningkatan kesejahteraan harus didukung oleh penguatan ekonomi nasional dan peningkatan penerimaan negara. Pemerintah sedang menyiapkan berbagai kebijakan yang saling terintegrasi untuk memastikan manfaat ekonomi dapat lebih dirasakan oleh negara. "Nah makanya kita harus mendorong ya ekonomi. Yang disebut dengan mendorong ekonomi adalah berusaha keras ekonomi ini harus kita yang menguasai," ungkapnya.
Dia juga menambahkan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu untuk menekan praktik underinvoicing, underreporting, dan transfer pricing. Langkah ini dianggap efektif untuk mencegah potensi kerugian yang dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. "Nah, selisih-selisih inilah yang berpengaruh terhadap pemasukan kepada negara. Jadi ini kebijakan-kebijakan yang memang terintegrasi, artinya tidak berdiri sendiri, semuanya saling berkaitan," tutup Prasetyo.
