Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah memutuskan untuk membongkar salah satu Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang viral dengan nama "Love-Hate Relationship", yang terletak di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Keputusan ini diumumkan oleh Pramono setelah melakukan diskusi dengan Kepala Dinas Bina Marga, Walikota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Pramono menyampaikan, "Setelah saya berdiskusi dengan Kepala Dinas Bina Marga dengan Walikota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, dan juga dengan Dinas Kominfotik, saya sudah memutuskan bahwa JPO yang satu akan kita bongkar," usai meninjau lokasi pada Ahad (9/8/2026). Keputusan ini diambil setelah Pramono dan timnya mengecek langsung kondisi kedua JPO yang menjadi perhatian publik dan viral di media sosial karena konsepnya yang unik.
Fungsi dan Desain JPO
Menurut Pramono, kedua JPO tersebut pada dasarnya memiliki fungsi yang serupa, yaitu sebagai fasilitas penyeberangan bagi masyarakat dan mendukung akses ke layanan transportasi seperti Light Rail Transit (LRT). Namun, terdapat perbedaan signifikan antara keduanya dalam hal usia dan desain. Salah satu JPO dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak lama, sedangkan yang lainnya lebih baru dan terkait dengan proyek LRT serta KAI.
Pramono menjelaskan, "Yang satu yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta itu lebih lama (umurnya), kalau dilihat desainnya pasti desain tahun 80-an atau 90-an awal. Sementara yang oleh LRT dan juga KAI, ini yang lebih baru." Ia juga menyoroti bahwa keberadaan dua JPO dengan fungsi yang sama menunjukkan adanya masalah dalam kebijakan pembangunan fasilitas publik di masa lalu.
Pentingnya Komunikasi dalam Kebijakan
Pramono menegaskan bahwa situasi ini mencerminkan kurangnya komunikasi yang baik dalam pengambilan keputusan kebijakan. "Tetapi setelah saya lihat sendiri, ini menunjukkan bahwa dulu dalam membuat kebijakan seringkali seperti yang saya katakan, ego pemimpinnya itu tidak dikomunikasikan secara baik. Sehingga sebenarnya dua-duanya ini fungsinya sama persis," ungkapnya.
Dengan demikian, Pramono menekankan bahwa JPO lama milik Pemprov DKI Jakarta akan dibongkar, sementara JPO yang lebih baru akan dipertahankan dan diperbaiki fasilitasnya. Pembongkaran ini diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi penyeberangan bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi di Jakarta.
