Munas BEM SI 2026 di Semarang Ricuh, Pemilihan Presidium Diwarnai Aksi Saling Dorong

SEMARANG — Musyawarah Nasional (Munas) ke-XIX Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang berlangsung di Auditorium Politeknik Negeri Semarang (Polines), Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, diwarnai kericuhan pada Rabu malam, 29 Juli 2026.

Ketegangan terjadi ketika peserta membahas mekanisme pemilihan presidium sidang. Perbedaan pandangan berkembang menjadi adu argumen, saling dorong, hingga muncul dugaan pemukulan antarpeserta. Akibat kejadian tersebut, penetapan presidium sidang ditunda hingga Kamis, 30 Juli 2026.

Munas BEM SI 2026 diikuti sekitar 200 peserta yang mewakili sedikitnya 90 perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia. Forum tersebut semula diharapkan menjadi ruang konsolidasi gerakan mahasiswa serta pembahasan berbagai persoalan nasional.

Kericuhan bermula ketika peserta memiliki pandangan berbeda mengenai mekanisme pemilihan pimpinan sidang. Adu pendapat yang berlangsung cukup keras kemudian memicu ketegangan di dalam auditorium.

Situasi semakin memanas ketika sejumlah peserta terlibat aksi saling dorong. Dugaan kekerasan fisik juga muncul dalam rekaman dan informasi yang beredar di media sosial. Peristiwa tersebut kemudian menjadi sorotan publik setelah video kericuhan tersebar melalui sejumlah akun media sosial.

Salah seorang peserta, Raihan Fauzi, mengatakan perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa terjadi dalam sebuah forum musyawarah.

“Kita sedang melaksanakan musyawarah. Memang suatu hal yang wajar ketika terjadi perbedaan pendapat,” ujarnya kepada media di lokasi.

Ia menyebut ketegangan tersebut sebagai bagian dari dinamika forum. Meski demikian, aksi saling dorong dan dugaan pemukulan tetap menjadi catatan serius karena berpotensi mencederai prinsip dialog yang seharusnya dijunjung dalam musyawarah mahasiswa.

Kericuhan dalam Munas BEM SI 2026 memunculkan kritik terhadap tata kelola forum mahasiswa. Musyawarah yang seharusnya membahas isu pendidikan, pemberantasan korupsi, demokrasi, dan keadilan sosial justru terganggu oleh konflik mengenai kepemimpinan internal.

Peristiwa di Semarang juga dinilai memperlihatkan masih lemahnya mekanisme penyelesaian konflik di lingkungan organisasi mahasiswa. Perbedaan pendapat yang semestinya diselesaikan melalui argumentasi dan pemungutan suara justru berkembang menjadi konfrontasi antarpeserta.

Kondisi tersebut menjadi ironi karena gerakan mahasiswa selama ini dikenal lantang menyuarakan demokrasi, transparansi, dan penyelesaian persoalan melalui cara-cara yang berkeadaban.

Ketika prinsip tersebut tidak diterapkan dalam forum internal, kredibilitas gerakan mahasiswa di hadapan publik berisiko ikut terdampak.

BEM SI merupakan aliansi badan eksekutif mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam perjalanannya, organisasi ini beberapa kali menghadapi perbedaan pandangan dan fragmentasi internal.

Sejumlah kelompok di dalam BEM SI memiliki sikap berbeda mengenai arah gerakan, mekanisme organisasi, hingga hubungan dengan pemerintah dan kelompok politik. Perbedaan tersebut dalam beberapa kesempatan memicu pembentukan faksi serta penyelenggaraan agenda secara terpisah.

Pada Munas BEM SI XVIII di Padang pada Juli 2025, sejumlah delegasi perguruan tinggi dilaporkan memilih meninggalkan forum. Mereka mempersoalkan penyelenggaraan kegiatan, kehadiran sejumlah tokoh, serta dugaan intervensi kepentingan di luar gerakan mahasiswa.

Forum tersebut juga dilaporkan sempat diwarnai ketegangan antarpeserta. Dinamika itu memperlihatkan bahwa konflik kepemimpinan dan perbedaan arah gerakan masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya diselesaikan.

Kericuhan dalam Munas BEM SI 2026 di Semarang kemudian memperkuat perhatian publik terhadap pola konflik internal tersebut.

Aktivis mahasiswa kerap menempatkan diri sebagai kekuatan moral sekaligus penyambung aspirasi masyarakat. Mereka menyampaikan kritik terhadap pemerintah, menuntut transparansi, serta menyerukan penegakan demokrasi.

Namun, posisi tersebut membawa tanggung jawab besar. Nilai-nilai yang diperjuangkan di ruang publik semestinya juga diterapkan dalam kehidupan organisasi.

Perbedaan pendapat tidak seharusnya berubah menjadi intimidasi atau kekerasan. Perebutan jabatan internal juga tidak boleh menggeser agenda utama gerakan mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Apabila konflik kepemimpinan terus berulang, publik dapat mempertanyakan konsistensi antara tuntutan yang disampaikan mahasiswa dengan praktik demokrasi di lingkungan internal mereka sendiri.

Kericuhan Munas BEM SI di Polines seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. BEM SI perlu membangun mekanisme musyawarah yang lebih transparan, tertib, dan mampu mengakomodasi perbedaan pandangan.

Panitia juga perlu menjelaskan kronologi kejadian secara terbuka, termasuk memastikan kebenaran dugaan pemukulan. Apabila ditemukan pelanggaran, penyelesaiannya harus dilakukan secara adil dan bertanggung jawab.

Forum mahasiswa idealnya menjadi sekolah kepemimpinan yang sehat, bukan arena perebutan pengaruh yang mengabaikan etika. Kemampuan mengelola konflik internal secara demokratis menjadi salah satu ukuran penting sebelum mahasiswa mengkritik pengelolaan kekuasaan di tingkat nasional.

Munas BEM SI 2026 di Semarang kini tidak hanya menyisakan agenda pemilihan presidium, tetapi juga pertanyaan mengenai arah, kedewasaan, dan kredibilitas gerakan mahasiswa di mata masyarakat.