JAKARTA -- Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) untuk berperan aktif dalam menjangkau anak-anak yang tidak bersekolah, putus sekolah, serta yang berisiko mengalami putus sekolah, agar mereka dapat mengakses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
Saifullah menekankan pentingnya keterlibatan jaringan penggerak pendidikan masyarakat dalam memastikan bahwa anak-anak dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan, termasuk yang mengalami kemiskinan ekstrem, tidak terlewatkan dalam pendataan dan penjangkauan program pemerintah.
Ajakan untuk Terlibat dalam Pemutakhiran Data
Dalam keterangannya di Jakarta pada hari Jumat, Saifullah mengundang semua pihak untuk terlibat dalam pemutakhiran data. "Pada kesempatan ini, saya mengundang Bapak-Ibu sekalian untuk ikut terlibat dalam pemutakhiran data. Jika ada peserta didik yang Bapak-Ibu sekalian temukan belum masuk data, nanti bisa dibantu untuk dilakukan pemutakhiran lewat saluran-saluran yang sudah kami buat," ujarnya.
Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Silaturahim Nasional (Silatnas) SP2MI 2026 yang berlangsung di Gedung Sasonobudoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum SP2MI Amirudin beserta jajaran pengurus, Plt Direktur Operasi TMII Dede Noviardi, pengelola PKBM, TBM, PAUD swadaya dari 12 provinsi, akademisi, serta mitra pemerintah di bidang pendidikan masyarakat.
Pentingnya Peran Relawan Pendidikan
Di hadapan para peserta, Saifullah menyampaikan apresiasi kepada relawan pendidikan yang selama ini aktif mendampingi anak-anak yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. "Berbahagia saya hari ini bisa berada di tengah-tengah para pejuang pendidikan Indonesia. Relawan-relawan yang memilih jalan hidup untuk membantu, menyisir anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah," ungkapnya.
Saifullah juga mengungkapkan bahwa masalah anak-anak yang tidak bersekolah masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan data pemerintah, saat ini terdapat lebih dari empat juta anak usia sekolah yang tidak bersekolah, belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. "Sementara data menunjukkan, 4 juta lebih anak usia sekolah yang tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, dan potensi putus sekolah. Ini adalah pekerjaan rumah kita semua dan Bapak-Ibu sekalian telah memilih untuk bisa membantu mereka-mereka itu," katanya.
Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan tiga mandat utama kepada Kementerian Sosial, yaitu melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran, serta menyelenggarakan program Sekolah Rakyat.
