Kematian Elianus Egimbau, seorang pendeta berusia 20 tahun dari Gereja Kristen Injili (GKI) yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, telah menarik perhatian serius dari pemerintah. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendesak TNI dan Polri untuk lebih ketat dalam mengawasi anggota mereka yang bertugas di wilayah tersebut.
Pigai menekankan pentingnya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memastikan bahwa semua personel mereka menjalankan tugas dengan profesionalisme, terutama dalam menjaga keamanan di seluruh Papua. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat sipil di Tanah Papua.
Pernyataan Resmi Kementerian HAM
"Kementerian HAM meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk mengendalikan anggota di lapangan, serta memberikan perhatian khusus terhadap insiden tewasnya pendeta GKI di Intan Jaya," ungkap Pigai dalam sebuah siaran pers yang dikeluarkan di Jakarta.
Pigai juga menyatakan bahwa pemerintah, melalui Kementerian HAM, sangat prihatin dengan kematian Elianus yang terjadi pada hari Senin, 29 Juni 2026. Elianus dikenal sebagai salah satu tokoh agama di Papua Tengah dan dilaporkan tewas dalam insiden baku tembak antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata OPM.
Konteks Insiden Penembakan
Pigai merujuk pada klaim dari kedua belah pihak mengenai insiden penembakan yang mengakibatkan kematian Elianus. "Peristiwa penembakan pendeta tersebut menjadi sorotan setelah diklaim oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Sementara itu, aparat keamanan (TNI-Polri) masih melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai insiden ini," jelasnya.
Apapun versi yang benar, Pigai menekankan bahwa sebagai menteri yang bertanggung jawab atas masalah HAM, ia menginginkan agar otoritas negara dapat memastikan kontrol penuh terhadap personel mereka di lapangan. Hal ini dilakukan untuk menjamin perlindungan terhadap warga sipil di Papua.
"Panglima TNI dan Kapolri harus memastikan bahwa semua personel yang bertugas di Papua melaksanakan tugas mereka dengan profesional dan memprioritaskan perlindungan terhadap warga sipil. Kami meminta agar Panglima TNI dan Kapolri mengendalikan anggotanya yang bertugas di Papua," tegas Pigai.
