Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah di Indonesia menjadi salah satu prioritas yang harus segera ditangani oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru, Letjen TNI Kristomei Sianturi. Penguatan koordinasi dalam penanganan bencana serta pengelolaan lembaga juga menjadi perhatian penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J Rumambi, menyatakan bahwa Kristomei memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penanganan karhutla berjalan dengan baik. Ia menekankan bahwa kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung di beberapa daerah, termasuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.
Pentingnya Koordinasi dalam Penanganan Bencana
Matindas mengungkapkan bahwa dampak dari kebakaran hutan telah menyebabkan krisis kesehatan akibat kabut asap, mengganggu aktivitas ekonomi, dan bahkan menimbulkan masalah lintas negara. Ia meminta agar Kepala BNPB yang baru, Letjen TNI Kristomei Sianturi, segera turun ke lapangan untuk memastikan kelancaran operasi tim satgas baik darat maupun udara.
Menurut Matindas, penanganan karhutla memerlukan koordinasi yang solid antara BNPB, pemerintah daerah, dan tim di lapangan. Kehadiran pemimpin baru diharapkan dapat memastikan bahwa operasi penanganan bencana dilakukan sesuai dengan kebutuhan di daerah yang terdampak.
Pembenahan Tata Kelola di BNPB
Selain fokus pada penanganan karhutla, Matindas juga menyoroti pentingnya perbaikan dalam tata kelola internal BNPB. Hal ini berkaitan dengan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan perhatian terhadap pengelolaan anggaran kebencanaan. Ia berpendapat bahwa pergantian kepemimpinan ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga.
Matindas menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan program yang dijalankan oleh BNPB. Pengawasan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan efektivitas penanganan bencana serta perbaikan dalam tata kelola lembaga.
Sementara itu, Kristomei menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas sebagai Kepala BNPB setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (15/10/2026). Ia menggantikan Letjen TNI Suharyanto yang sebelumnya memimpin lembaga tersebut. Kristomei mengungkapkan bahwa lingkungan kerja di BNPB bukanlah hal baru baginya, karena ia pernah terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada tahun 2020.
Kristomei menyampaikan bahwa ia telah menerima arahan untuk segera bekerja, terutama dalam penanganan bencana yang sedang berlangsung di Indonesia. Ia juga mengekspresikan optimisme kepada jajaran BNPB untuk menjalankan tugas penanggulangan bencana di masa mendatang. Kristomei merupakan Kepala BNPB termuda yang dilantik pada usia 50 tahun, dan sebelumnya menjabat sebagai Panglima Kodam XXI/Radin Inten yang mencakup wilayah Lampung dan Bengkulu.
Dalam karier militernya, Kristomei pernah bertugas di Kostrad, menjadi Komandan Yonif Linud 305/Tengkorak, Dandim 0424/Tanggamus, dan Kapendam Jaya. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AD pada tahun 2023, Wakil Gubernur Akademi Militer pada tahun 2024, serta Kepala Pusat Penerangan TNI pada Maret 2025.
