Jakarta, CNN Indonesia -- Pada hari Selasa, 11 Agustus, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengadakan pertemuan dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung. Dalam kesempatan ini, Sudaryono, yang didampingi oleh jajaran BGN, membahas kerjasama di bidang perdata dan tata usaha negara.
Pendampingan Hukum dan Pengawasan Lapangan
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, menjelaskan bahwa kerjasama ini mencakup pendampingan hukum serta pengawasan lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Beliau (Kepala BGN) meminta bahwa nanti ke depannya akan ada pendampingan. Pendampingan hukum, legal audit, termasuk pengawasan di lapangan melibatkan teman-teman yang ada di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi," ujarnya kepada wartawan setelah pertemuan.
Evaluasi dan Dukungan terhadap Program MBG
Ketut menambahkan bahwa saat ini BGN masih dalam proses pembenahan dan evaluasi program MBG agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pimpinan BGN mendukung penuh proses penegakan hukum terkait tata kelola program tersebut. "Apapun yang terkait dengan pemeriksaan tindak pidana khusus, dipersilakan, terbuka. Karena itu memang sudah apa namanya, menjadi domain pribadi ya daripada oknum-oknum yang dulu ya ada di BGN," jelasnya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan agenda silaturahmi dan koordinasi setelah terbentuknya jajaran pimpinan BGN yang baru. Anang menambahkan bahwa ke depan, Kejagung dan BGN akan menjalin kerja sama, termasuk melibatkan sejumlah personel jika diperlukan. "Bahwa ke depannya akan menjalin kerja sama yang melibatkan beberapa personel apabila diperlukan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan tata kelola program Makan Bergizi Gratis," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Anang juga membahas berbagai aspek evaluasi yang berkaitan dengan tata kelola. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan siap memberikan pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan program MBG. "Jangan sampai terjadi lagi dan dalam tata kelola terutama. Dan Kejaksaan siap membantu untuk mendampingi ke depannya seperti apa," pungkasnya.
