Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di 44 lokasi konversi hutan serta perkebunan di Sumatra Selatan. Temuan ini diperoleh melalui pemetaan data spasial BNPB yang disesuaikan dengan data dari ATR/BPN. Kepala BNPB, Letjen TNI Kristomei Sianturi, menjelaskan bahwa lahan yang terbakar mencakup area perkebunan sawit, hutan tanaman industri (HTI), kawasan hutan produksi, hingga hutan lindung. Banyak titik api juga terdeteksi di area perbatasan izin konversi, yang menunjukkan adanya indikasi pembukaan atau perluasan lahan secara ilegal.
Pentingnya Penegakan Hukum
BNPB mendorong agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap pelaku pembakaran, baik individu maupun perusahaan. Penegakan hukum yang tegas dianggap sangat penting agar upaya pemadaman yang dilakukan tidak sia-sia akibat tindakan pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran kembali. “Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh," ungkap Kristomei dalam pernyataannya.
Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla
Kristomei menekankan pentingnya instruksi Presiden mengenai kolaborasi lintas sektor dalam penanganan karhutla. Ia menyatakan bahwa penanganan kebakaran hutan tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan harus melibatkan sinergi yang erat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta sinkronisasi program antara pusat dan daerah. “Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah," jelasnya.
Lebih lanjut, Kristomei menambahkan bahwa evaluasi berkala mengenai efektivitas operasi pemadaman di lapangan sangat diperlukan. Dengan melibatkan ribuan personel gabungan dan berbagai alat utama sistem pertahanan, evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pergerakan pasukan dan penggunaan sarana prasarana sejalan dengan penurunan luas area terbakar serta jumlah titik panas. “Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektivannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?" ujarnya.
BNPB juga berencana membentuk posko-posko operasi kolaboratif yang akan dibagi berdasarkan klaster wilayah titik panas. Setiap posko nantinya akan memiliki penanggung jawab wilayah yang jelas, peta pembagian tugas, serta kepastian jumlah personel dan alutsista yang dikerahkan. Selain itu, BNPB akan mendorong pengujian efisiensi dan efektivitas berbagai teknologi pemadaman, baik metode konvensional seperti operasi water bombing dan modifikasi cuaca, maupun inovasi baru seperti penggunaan dry ice. Penggunaan teknologi tersebut harus dilakukan secara terukur agar tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.
Kristomei juga meminta perhatian dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk merumuskan solusi permanen dalam penanganan lahan gambut di Sumsel dan Kalimantan. Salah satu langkah teknis yang dibahas adalah pembuatan atau optimalisasi kanalisasi untuk menjaga kelembaban tanah gambut. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas serta kejujuran dalam pelaporan jumlah personel di posko lapangan. Jumlah personel yang dilaporkan harus sesuai dengan kondisi di lapangan untuk memastikan kesejahteraan, keselamatan, serta pemeriksaan kesehatan bagi para petugas yang berjuang memadamkan api.
“Jadi ada harus akuntabilitas di sini ya, bahwa yang kita kuatkan dengan estimasi syarat kinerjanya, sehingga kalau kurang, tambah lagi,” tegas Kristomei.
