Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan bahwa posisi politik luar negeri negara ini tidak akan berubah terkait dukungannya terhadap Palestina. Menlu Arrmanatha Nasir, dalam konferensi pers pertamanya setelah dilantik, menyatakan bahwa selama hak kemerdekaan bagi semua bangsa, penghapusan penjajahan, dan partisipasi dalam menjaga perdamaian dunia tetap ada dalam konstitusi, maka Indonesia akan terus berdiri untuk membela Palestina. "Sikap Indonesia terhadap Palestina tidak pernah berubah. Karena konstitusi kita tidak berubah," ungkap Arrmanatha di Jakarta pada Senin (12/10/2026). Arrmanatha adalah Menteri Luar Negeri ke-19 Indonesia, yang baru saja menggantikan Sugiono setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen Berkelanjutan untuk Palestina
Dalam pernyataannya, Arrmanatha, yang akrab disapa Tata, membahas berbagai tantangan diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan, termasuk isu Palestina yang tetap menjadi fokus utama. Ia menekankan bahwa Indonesia akan terus menjadikan konstitusi sebagai acuan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. "Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina sampai hak-hak mereka terpenuhi, dan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat terwujud," tegasnya.
Semangat Bandung sebagai Landasan Diplomasi
Menlu Tata juga menyoroti konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dengan menjadikan 'Semangat Bandung' sebagai landasan. "Kemampuan Indonesia untuk berbicara dengan semua pihak adalah aset diplomasi kita. Dalam Semangat Bandung, aset itu akan terus kita gunakan mendorong perdamaian. Termasuk untuk Palestina," jelasnya. Semangat Bandung, yang muncul dari Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955, merupakan simbol perjuangan negara-negara Asia dan Afrika melawan penjajahan.
Mengenai dukungan konkret terhadap Palestina, Tata menjelaskan bahwa Indonesia telah melakukan berbagai upaya, mulai dari diplomasi hingga bantuan kemanusiaan. "Langkah nyata jelas sudah dilakukan. Perlindungan bagi rakyat Palestina, bantuan kemanusiaan, pemulihan rekonstruksi Gaza, serta penguatan kapasitas Palestina," katanya. Ia menegaskan bahwa semua upaya ini akan terus dilakukan hingga Palestina benar-benar merdeka dan berdaulat. "Semua agenda ini membutuhkan mesin diplomasi yang kuat," pungkasnya.