Monday, 28 September 2026
Peristiwa

BSSN Terima Penghargaan dari BPS, Digitalisasi Pemerintahan Ditekankan Pentingnya

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendapatkan penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam acara Hari Statistik Nasional 2026, menekankan pentingnya digitalisasi pemerintahan yang didukung ole...

F
Farhan Hakim
28 September 2026 4 pembaca
Foto: Dok Istimewa
Foto: Dok Istimewa

Jakarta - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada malam Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu malam, 26 September 2026. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, kepada Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu.

Pentingnya Transformasi Digital

Dalam kesempatan itu, Nugroho menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada BPS atas anugerah yang diberikan. Ia menekankan bahwa transformasi digital dan kedaulatan data nasional hanya dapat tercapai dengan dukungan sistem keamanan siber yang kuat. "Digitalisasi pemerintahan mutlak harus dilakukan," ujarnya.

Nugroho menambahkan bahwa di balik transformasi dan perekonomian digital, diperlukan fondasi yang kuat berupa keamanan siber dan sandi. Penghargaan ini menjadi bukti nyata dedikasi BSSN dalam menjaga dan mengawal ekosistem data nasional, serta mendukung implementasi Satu Data Indonesia agar terhindar dari ancaman siber.

Konsep Pemerintah Incorporated

Kepala BSSN juga menegaskan bahwa hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya membangun pemerintahan sebagai satu kesatuan atau Government Incorporated. Konsep ini mengedepankan kolaborasi antara seluruh instansi pemerintah, lembaga negara, dan sektor terkait untuk mencapai tujuan nasional, menghindari siloisasi yang dapat menghambat efisiensi.

Ia menekankan pentingnya menghilangkan silo birokrasi, misalnya dengan berbagi data antar instansi pemerintah. "Melalui sistem Satu Data, antar-kementerian bisa saling mengakses informasi secara real-time untuk mempercepat pelayanan publik," jelas Nugroho.

// Artikel Terkait