Mekanisme Penentuan Wakil Presiden Pengganti Gibran Rakabuming Raka

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 pagi. Pertemuan awal tersebut dilangsungkan di Istana Kepresidenan sebelum Gibran melanjutkan perjalanan menuju Gedung MPR yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Kedatangan tersebut menandai dimulainya rangkaian proses administratif terkait pengunduran dirinya dari jabatan kenegaraan tersebut. Publik kini menyoroti tahapan selanjutnya yang harus dilalui menyusul kekosongan kursi kepemimpinan nomor dua di Indonesia ini.

Setibanya di lokasi tujuan, Gibran secara langsung menyerahkan dokumen pengunduran dirinya kepada jajaran Pimpinan MPR untuk segera ditindaklanjuti. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa dalam kesempatan tersebut Gibran juga meminta agar surat itu dapat segera diproses. Menanggapi permohonan itu, lembaga legislatif langsung menyiapkan langkah-langkah konstitusional sesuai aturan yang berlaku. Proses ini melibatkan koordinasi erat antara pimpinan MPR dan kepala negara untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, MPR dijadwalkan akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi permintaan untuk menyetorkan dua nama calon wakil presiden baru yang akan diajukan ke lembaga legislatif. Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa kepala negara memiliki batasan waktu tertentu untuk menyerahkan dua nama tersebut. Batas waktu dari presiden untuk memberikan dua nama adalah paling lama 14 hari sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR.

Setelah tahapan penyetoran nama tersebut terpenuhi, MPR baru akan memulai mekanisme formal pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 serta Pasal 46 ayat 1 UU MD3, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna. Sidang paripurna ini harus diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari terhitung sejak kursi wakil presiden kosong. Penyelenggaraan sidang ini menjadi forum resmi bagi para anggota dewan untuk menentukan figur pemimpin baru.

Presiden kemudian diwajibkan mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR. Pengajuan tersebut harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat 2 UU MD3. Di dalam persidangan paripurna nantinya, MPR bertugas memilih satu di antara dua kandidat yang telah diusulkan. Aturan mengenai pemilihan tunggal ini tercantum dengan jelas di dalam Pasal 46 ayat 3 UU MD3.

Sebelum proses pemungutan suara dilangsungkan, kedua kandidat yang diusulkan wajib memenuhi satu syarat krusial. Berdasarkan Pasal 46 ayat 4 UU MD3, dua calon wakil presiden tersebut harus menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di hadapan sidang paripurna. Setelah pernyataan disampaikan, para anggota MPR akan melakukan pemilihan secara terbuka dan demokratis. Calon wakil presiden yang berhasil memperoleh suara terbanyak dalam forum tersebut akan langsung ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih.

Apabila dalam pemungutan suara pertama ditemukan perolehan suara yang sama banyak, aturan lanjutan telah disiapkan. Berdasarkan Pasal 46 ayat 6 UU MD3, pemilihan akan diulang sebanyak satu kali lagi untuk memecahkan kebuntuan. Jika hasil pemilihan ulang tersebut masih menunjukkan perolehan suara yang tetap sama, kewenangan beralih kepada presiden. Sesuai Pasal 46 ayat 7 UU MD3, presiden diberikan hak untuk memilih salah satu di antara dua calon wakil presiden tersebut.

Seluruh rangkaian proses panjang penentuan pemimpin baru ini akan ditutup dengan agenda kenegaraan yang sakral. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 UU MD3, MPR memiliki agenda untuk melantik wakil presiden terpilih. Pelantikan ini menandai resmi berakhirnya masa transisi serta dimulainya tugas kenegaraan bagi pejabat wakil presiden yang baru. Masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan informasi resmi seputar tahapan konstitusional ini dari lembaga terkait.

#WapresGibran #SidangParipurna #BeritaPolitik

Sumber: Detikcom Berita/Nasional

Foto: Detikcom Berita/Nasional