Kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat negara kini mulai menemui titik terang melalui penjelasan resmi dari kepolisian. Berdasarkan keterangan yang dirilis oleh Redaksi, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan secara rinci peran para tersangka yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pemaparan ini disampaikan dalam agenda rapat kerja bersama Komisi III DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Kamis tanggal 12 November.
Dalam rangkaian peristiwa hukum yang menyita perhatian publik ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka yang masing-masing memiliki peran berbeda. Para tersangka tersebut diidentifikasi dengan inisial LSP, SU, EH, dan AS yang menjalankan tugasnya dalam lingkaran institusi kepolisian. Seluruh uraian peran para tersangka ini terungkap secara mendalam ketika pihak kepolisian memberikan keterangan di hadapan para wakil rakyat di parlemen.
Tersangka utama dalam perkara ini yaitu Listyo Sigit Prabowo yang disingkat LSP dan menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian. Berdasarkan hasil penyidikan, yang bersangkutan diduga kuat memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan secara lisan maupun melalui aplikasi pesan WhatsApp. Selain itu, sosok tersebut juga bertindak sebagai penerima hasil akhir atau yang sering disebut sebagai end user dari aksi penyadapan.
Peran penting berikutnya dijalankan oleh tersangka Slamet Uliandi yang disingkat SU dan menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada kurun waktu 2021 hingga Oktober 2026. Tersangka SU diduga bertindak sebagai dewan penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan atas pelaksanaan penyadapan. Ia juga meneruskan laporan hasil penyadapan dari kepala bagian monitoring kepada Jenderal LSP dalam bentuk laporan harian serta laporan analisis.
Sementara itu, tersangka Eko Hadi yang disingkat EH dan menjabat sebagai Plt Kabagmon menerima perintah penyadapan dari Slamet Uliandi. Perintah penyadapan terhadap target tertentu tersebut disebut berasal dari Jenderal LSP, lalu diberikan persetujuan lewat WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik. Masa penahanan untuk tersangka EH sendiri telah ditetapkan oleh pihak berwenang hingga tanggal 22 November mendatang.
Posisi selanjutnya diemban oleh tersangka Ahrie Sonta yang disingkat AS dan bertugas sebagai Plt Kabagmon sejak 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Tersangka AS diduga menerima perintah langsung dari Jenderal LSP kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa adanya permohonan penyidik. Selain itu, AS juga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP, memerintahkan tindakan surveillance, hingga menginstruksikan penghapusan data suara dan log.
Tindakan penghapusan data tersebut juga mencakup perintah pembubaran grup WhatsApp yang digunakan dalam koordinasi rangkaian kegiatan penyadapan ilegal ini. Terkait masa penahanan masing-masing tersangka, pihak penyidik mencatat bahwa tersangka LSP ditahan hingga 23 November dan tersangka AS sampai 21 November 2026. Sementara itu, tersangka SU baru ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026 dan menjalani penahanan rumah sejak tanggal 11 November.
Seluruh uraian mengenai peran para tersangka tersebut saat ini masih berstatus sebagai dugaan yang harus dibuktikan kebenarannya melalui proses peradilan. Pihak kepolisian menegaskan bahwa penanganan perkara ini tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah bagi setiap pihak yang disangkakan. Penuntasan kasus penyadapan ilegal ini diharapkan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.
#KasusPenyadapan #KomisiIII #Kapolri
Sumber: CNN nasional
Foto: CNN nasional
Kapolri Ungkap Peran Tersangka Kasus Penyadapan dalam Raker Komisi III DPR
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan peran para tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden dan pejabat negara dalam raker bersama Komisi III DPR.
