JAKARTA – Haris Rusly Moti, yang juga merupakan pemrakarsa 98 Resolution Network, menilai bahwa kondisi pasar keuangan yang ditandai dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak bisa dipandang sebagai fenomena ekonomi biasa. Ia percaya ada indikasi adanya upaya terencana untuk menciptakan persepsi negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui kampanye digital yang bertujuan untuk mengurangi kepercayaan publik serta pelaku pasar.
Indikasi Destabilisasi Terkoordinasi
Haris menyatakan, "Kami melihat adanya pola yang mengarah pada destabilisasi terkoordinasi. Narasi-narasi seperti #SaleIndonesia, #1998Redux, #BuangRupiah, dan #IndonesiaGelap tidak muncul begitu saja. Tujuannya adalah menggerus kepercayaan terhadap kebijakan-kebijakan progresif Presiden Prabowo." Ia menilai bahwa kampanye ini berusaha menciptakan sentimen negatif yang dapat menyebabkan depresiasi rupiah, menekan IHSG, memicu arus keluar modal, serta mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Kondisi Berbeda dari Tahun 1998
Menurut Haris, pihak-pihak yang menyebarkan narasi tersebut ingin mengulangi situasi yang terjadi pada masa Reformasi 1998 dengan menciptakan tekanan ekonomi yang berujung pada gejolak politik. Namun, ia meyakini bahwa kondisi Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan tahun 1998. "Dunia sudah berubah. Tahun 1998 kita berada dalam tatanan geopolitik unipolar ketika Amerika Serikat menjadi kekuatan dominan. Sekarang dunia bergerak ke arah multipolar. Lanskap ekonomi dan politik global juga tidak lagi sama," ujarnya.
Haris menambahkan bahwa pengaruh lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO yang dulunya sangat menentukan arah kebijakan negara-negara berkembang kini tidak lagi sekuat sebelumnya. Ia mengidentifikasi tiga kelompok kekuatan yang merasa dirugikan oleh berbagai kebijakan strategis pemerintahan Prabowo. Pertama, kelompok yang disebutnya sebagai "oligarki serakahnomic" di dalam negeri. Kedua, korporasi dan aktor multinasional yang selama ini mendapatkan keuntungan dari celah pengelolaan sumber daya nasional. Ketiga, pihak-pihak luar negeri yang selama ini diuntungkan dari aliran kekayaan Indonesia ke luar negeri.
Haris menyimpulkan, "Menurut kami, ada kelompok-kelompok yang merasa kepentingan ekonominya terganggu oleh agenda Presiden Prabowo. Karena itu mereka memiliki kepentingan untuk membangun opini negatif dan memperlemah kepercayaan terhadap pemerintah." Ia menilai bahwa sejumlah program strategis pemerintah menjadi pemicu resistensi dari kelompok-kelompok tersebut, termasuk pembentukan badan investasi negara Danantara, kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang diwajibkan untuk ditempatkan di dalam negeri selama satu tahun, penertiban penguasaan lahan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), program swasembada pangan, serta upaya pemberantasan korupsi dan penyitaan aset hasil tindak pidana.
