Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah memutuskan untuk membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.
Pentingnya Pembentukan BPGMN
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyatakan bahwa pembentukan BPGMN merupakan salah satu keputusan krusial dalam pertemuan tersebut. Badan ini akan difokuskan pada upaya pencegahan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki ekosistem gambut. "Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN," ungkap Raja setelah rapat di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah dibentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. Badan tersebut dipimpin oleh Nazir Foead sejak Januari 2016, namun bubar setelah Jokowi mengakhiri masa jabatannya.
Strategi Pencegahan yang Efektif
Raja menambahkan bahwa BPGMN akan memiliki pendekatan yang lebih efektif dan efisien dalam pencegahan dibandingkan dengan penanganan yang bersifat reaktif. Berbeda dengan lembaga sebelumnya, BPGMN akan berada langsung di bawah Presiden dan diisi oleh para ilmuwan serta profesional. "Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif," jelas Raja.
Dia juga menekankan bahwa BPGMN akan dilengkapi dengan anggaran yang memadai untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan, terutama di enam provinsi dengan kawasan gambut, yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pembentukan badan ini juga mencerminkan keterbukaan Prabowo dalam menerima masukan dari para ilmuwan.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Arif Satria, menyatakan bahwa Presiden Prabowo menghargai kehadiran para peneliti dan ilmuwan dalam diskusi tersebut. Arif menjelaskan bahwa BRIN akan mendukung keberadaan dan peran BPGMN, khususnya dalam penguatan sistem deteksi dini dan deteksi titik panas (hotspot). "BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot," ujarnya.
Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya pendekatan pencegahan presisi berbasis desa. Dalam pendekatan ini, masyarakat desa akan berperan penting dalam upaya pencegahan karena memiliki kedekatan dan rasa memiliki terhadap sumber daya di lingkungan mereka, termasuk melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). "Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa," tambah Arif.
Diskusi juga mencakup penguatan solusi teknologi dan ekonomi, termasuk teknologi seperti injeksi air, pompa di tingkat desa, serta bahan alternatif untuk pemadaman kebakaran.
