Meritokrasi harus dijadikan sebagai prinsip utama dalam menentukan kepemimpinan di lingkungan TNI. Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, yang menjabat sebagai Panglima TNI dari 2015 hingga 2017, mengingatkan bahwa jika promosi dan penempatan jabatan tidak didasarkan pada prestasi, kemampuan, moral, etika, pendidikan, serta pengalaman, maka profesionalisme dan netralitas TNI akan terancam.
"Ketika meritokrasi benar-benar ditegakkan, maka hanya orang-orang yang berprestasi yang akan memimpin TNI," ungkap Gatot dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) di Jakarta pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Proses Panjang dalam Sistem Merit
Gatot menjelaskan bahwa sistem merit di TNI dibangun melalui proses yang panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk psikologi, moral, etika, pendidikan, dan pengalaman. Dari proses tersebut, hanya prajurit terbaik yang akan diproyeksikan untuk menduduki posisi kepemimpinan. Gatot juga mengingatkan akan bahaya jika sistem ini digantikan oleh kedekatan politik, hubungan keluarga, atau faktor non-profesional lainnya, yang dapat menimbulkan frustrasi di kalangan prajurit yang telah bekerja keras.
"Untuk apa saya ke Papua sampai berdarah-darah, untuk apa saya berjuang, tapi ternyata yang naik orang yang tentara salon," katanya.
Prajurit dan Kualitas Kepemimpinan
Gatot bahkan menyebut prajurit yang mengejar jabatan melalui kedekatan politik sebagai "pelacur politik". Dia berpendapat bahwa tentara seharusnya tidak memiliki orientasi seperti itu. "Mohon maaf saya agak kasar, orang-orang seperti itu adalah pelacur politik. Tentara itu tidak boleh begitu. Dia hanya bekerja, bekerja, bekerja yang terbaik untuk negeri ini. Biarkan pangkat pun adalah penghargaan," ujarnya.
Dia juga menegaskan bahwa kerusakan pada sistem meritokrasi dapat mengancam netralitas TNI. Jika prajurit melihat jabatan diberikan bukan berdasarkan kemampuan dan prestasi, tetapi karena kedekatan dengan kekuatan politik atau elite tertentu, maka kepercayaan terhadap sistem akan runtuh. Gatot menegaskan bahwa TNI merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan negara, sehingga kepemimpinan TNI harus diisi oleh prajurit yang memiliki kemampuan, pengalaman, keberanian, dan profesionalisme.
"Tiang utama untuk menjaga kedaulatan adalah TNI. Ketika TNI dipimpin orang-orang yang tidak pernah berperang atau takut perang, bisanya hanya berperang mulut, ya selesai sudah," kata Gatot.
Lebih lanjut, Gatot menekankan bahwa orientasi utama militer harus tetap pada kemampuan menghadapi perang. Struktur organisasi dan kepangkatan harus disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan agar TNI dapat menjadi organisasi yang efektif, kecil, lincah, dan mampu merespons ancaman. "Pikiran domainnya TNI itu adalah perang. Organisasi dan pangkat hanya menyesuaikan dengan perang. Itu lebih efektif, lebih kecil, lebih lincah. Itulah militer," jelasnya.
Gatot menyampaikan kritik ini karena kekhawatiran terhadap masa depan TNI. Dia menekankan bahwa meritokrasi bukan sekadar masalah internal organisasi, melainkan fondasi penting untuk memastikan TNI tetap profesional, solid, netral, dan mampu menjalankan tugas sebagai penjaga kedaulatan negara bersama rakyat. Selain itu, Gatot juga menyoroti pentingnya modernisasi pertahanan dan penguatan industri pertahanan dalam negeri.
Dia menegaskan bahwa penguatan TNI tidak hanya dilakukan melalui penambahan alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan kapabilitas, interoperabilitas, serta penguasaan teknologi strategis, termasuk teknologi siber. Gatot mengingatkan agar TNI tetap berada dalam koridor profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis atau diberikan tugas yang berada di luar kewenangannya. Menurutnya, penyimpangan dari prioritas tersebut dapat membuka ruang bagi persoalan yang lebih besar.
Selain memperkuat TNI, Gatot menilai pemerintah harus konsisten dalam membangun industri pertahanan nasional. Indonesia, menurutnya, harus memiliki kemampuan untuk memproduksi dan memelihara sistem pertahanan secara mandiri. "Pada saatnya kelak Indonesia harus mampu memproduksi dan memelihara sistem pertahanan secara mandiri," kata mantan Pangkostrad tersebut.
