Abdul Rahman Farisi, Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, menyatakan bahwa dorongan dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, agar Fraksi Golkar di DPR memperhatikan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil sumber daya alam (SDA) merupakan kesempatan penting untuk memastikan bahwa daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara juga mendapatkan manfaat yang sebanding.
Pentingnya DBH untuk Keadilan Fiskal
Farisi menegaskan bahwa DBH seharusnya tidak hanya dianggap sebagai transfer rutin dari pemerintah pusat ke daerah. Ia berpendapat, "DBH harus menjadi instrumen keadilan fiskal dan modal untuk membangun kemandirian ekonomi daerah." Ia juga mencatat bahwa banyak daerah yang kaya akan SDA merasa kontribusinya terhadap penerimaan negara sangat besar, namun manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat setempat seringkali tidak sebanding.
Penggunaan DBH untuk Kebutuhan Strategis
Farisi mendorong agar penggunaan DBH diarahkan untuk memenuhi kebutuhan strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, konektivitas, serta pengembangan ekonomi baru. Ia mengingatkan, "Jangan sampai DBH habis untuk belanja rutin. Kekayaan SDA harus diubah menjadi investasi jangka panjang agar ketika SDA menipis, daerah tetap memiliki sumber pertumbuhan ekonomi." Selain itu, ia juga mengusulkan penguatan kebijakan earmarking, di mana sebagian dari DBH dialokasikan secara khusus untuk sektor-sektor strategis.
Farisi menegaskan bahwa keberhasilan DBH tidak hanya diukur dari jumlah dana yang ditransfer, tetapi juga dari seberapa besar dana tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kemandirian ekonomi daerah. Ia menambahkan, perhatian terhadap DBH juga menunjukkan komitmen Partai Golkar untuk mendukung daerah penghasil SDA, yang harus menjadi bagian integral dari pembangunan nasional.
Ia mengakhiri dengan pernyataan bahwa kekayaan alam tidak hanya harus menghasilkan penerimaan negara, tetapi juga harus meninggalkan warisan berupa sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang kuat, dan ekonomi daerah yang mandiri.
