Pemerintah Indonesia berencana untuk meningkatkan anggaran pembangunan kawasan perbatasan pada tahun 2026 menjadi Rp11,3 triliun, yang menunjukkan kenaikan hampir 77,5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan anggaran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah terdepan Indonesia, yang masih menghadapi berbagai tantangan strategis, termasuk sengketa batas dengan negara tetangga, maraknya jalur lintas batas ilegal, dan keterbatasan infrastruktur dasar.
Kolaborasi Lintas Sektor Diperlukan
Menurut Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Makhruzi Rahman, masalah kompleks yang ada di wilayah perbatasan tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian atau lembaga saja. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antar sektor untuk memastikan pembangunan yang terintegrasi dan memperkuat kedaulatan negara. "Kompleksitas tantangan di wilayah perbatasan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan kolaborasi, komitmen, serta perencanaan dan pelaksanaan program yang terintegrasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," ungkap Makhruzi dalam Forum Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2026 yang berlangsung di Bandung.
Isu Strategis yang Harus Ditangani
BNPP mencatat ada empat isu strategis yang menjadi fokus pemerintah untuk periode 2025–2029. Pertama, pemerataan pembangunan kawasan perbatasan yang masih tertinggal dalam hal konektivitas jalan, transportasi, jaringan telekomunikasi, listrik, air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kedua, penyelesaian batas wilayah negara dengan negara tetangga yang belum sepenuhnya tuntas, termasuk negosiasi dengan Malaysia dan Timor Leste mengenai beberapa segmen batas negara. Ketiga, penguatan pengelolaan lintas batas negara, di mana pemerintah masih menghadapi tantangan terkait banyaknya jalur lintas batas tidak resmi yang dapat dimanfaatkan untuk penyelundupan barang dan kejahatan lintas negara lainnya.
Forum tersebut diadakan untuk menyelaraskan pelaksanaan program lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah demi mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini masih menghadapi ketimpangan dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
