Rapat pleno Komisi III DPR RI pada Kamis (13/8) menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon hakim agung dan hakim ad hoc yang akan bertugas di Mahkamah Agung. Seluruh calon yang disetujui akan dibawa ke proses selanjutnya dalam paripurna DPR.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokahman, menyampaikan bahwa berdasarkan pandangan dari masing-masing fraksi, Komisi III memberikan persetujuan atas nama calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung untuk tahun 2026.
Rincian Calon Hakim Agung dan Ad Hoc
Dari 14 calon yang disetujui, terdapat 11 calon hakim agung, 2 calon hakim ad hoc untuk hak asasi manusia (HAM), dan 1 calon hakim ad hoc untuk tindak pidana korupsi. Berikut adalah rinciannya:
Calon Hakim Agung Kamar Pidana
1. Syamsul Arief (Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung)
2. Sugiyanto (Sekretaris Mahkamah Agung)
3. Sudharmawatiningsih (Panitera Mahkamah Agung)
4. Dhifla Wiyani (Advokat pada Kantor DW & Partners)
Calon Hakim Agung Kamar Perdata
5. Sobandi (Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung)
6. Nurmaningsih (Notaris pada Kantor Nurmaningsih)
Calon Hakim Agung Kamar Agama
7. Musthofa (Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung)
8. Mamat Ruhimat (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung)
Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha (Pajak)
9. Maftuh Effendi (Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung)
10. Hari Sih Advianto (Hakim Pengadilan Pajak)
11. Yeheskiel Minggus (Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang)
Calon Hakim Ad Hoc HAM dan Tindak Pidana Korupsi
Calon Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung:
1. Edwin Partogi Pasaribu (Advokat pada UHP Law Firm)
2. Roki Panjaitan (Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang)
Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung:
1. Sudiyo (Hakim pada Pengadilan Militer I-04 Palembang).
