Masyarakat Indonesia menunjukkan dukungan yang signifikan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun terdapat perhatian terkait masalah tata kelola dan keamanan pangan. Hasil Survei Adidaya Institute mengungkapkan bahwa 61,6 persen responden menginginkan program ini tetap berlanjut. Survei yang dilaksanakan secara tatap muka pada 15 hingga 21 September 2026 ini melibatkan 1.240 responden dari 38 provinsi, dengan margin of error sebesar 2,78 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur Eksekutif Adidaya Institute, Rahman Toha Budiarto, menyatakan bahwa tingkat pengenalan masyarakat terhadap MBG cukup tinggi, mencapai 93,4 persen. Selain itu, 66,5 persen responden menilai bahwa program ini memberikan manfaat bagi masyarakat. “Dukungan publik terhadap MBG terbukti sangat kuat. Sekitar enam dari 10 warga ingin program MBG dilanjutkan dan dua dari tiga warga merasa program ini bermanfaat,” jelas Rahman dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Persepsi Masyarakat Terhadap MBG
Dari hasil survei, sebanyak 69,9 persen responden menyatakan setuju dengan keberadaan MBG. Sementara itu, 58,2 persen menilai program ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, 63 persen responden mengakui adanya dampak langsung dari MBG terhadap keluarga mereka, dan 63,4 persen percaya bahwa program ini berkontribusi pada perbaikan gizi. “Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai program MBG sesuai dengan kebutuhan publik dan memberikan dampak positif pada kesehatan serta peningkatan gizi,” tambah Rahman.
Survei juga mencatat bahwa 73,8 persen peserta didik telah menerima manfaat dari MBG. Untuk kelompok balita, penerimanya mencapai 33,4 persen, sedangkan ibu hamil sebesar 25,5 persen. Dari segi menu, 54,6 persen responden berpendapat bahwa makanan yang disediakan melalui MBG lebih bergizi dibandingkan makanan yang mereka sediakan di rumah. Responden juga menilai bahwa menu MBG lebih bervariasi dan berkualitas.
Kekhawatiran Terhadap Tata Kelola dan Keamanan Pangan
Meskipun dukungan terhadap MBG tinggi, masalah tata kelola dan keamanan pangan tetap menjadi tantangan. Sebanyak 33,9 persen responden menyebut tata kelola sebagai isu utama, diikuti oleh korupsi (25,7 persen) dan anggaran (15,1 persen). Ketika responden diminta memberikan jawaban secara spontan, 21,4 persen menyebutkan isu keracunan atau keamanan pangan. Hal ini berdampak pada rasa aman masyarakat, di mana 41 persen responden mengaku khawatir jika anggota keluarga mereka menerima MBG, meskipun 60,4 persen lainnya merasa senang jika anggota keluarga mereka mendapatkan program tersebut.
Direktur Politik dan Demokrasi Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, menekankan pentingnya memperkuat aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. “Survei menunjukkan bahwa empat dari 10 responden masih merasa khawatir jika anggota keluarga mereka menerima MBG. Oleh karena itu, rasa aman terkait program MBG perlu segera dipulihkan,” ungkap Fadhli.
Mayoritas masyarakat tidak ingin MBG dihentikan meskipun terjadi kasus keracunan. Sebanyak 83,9 persen responden lebih memilih evaluasi, penutupan, atau pemberian sanksi kepada dapur penyedia atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah, sementara hanya 11,9 persen yang menginginkan penghentian total program tersebut. “Sikap masyarakat sangat rasional. Jika terjadi kasus keracunan, publik menuntut pengawasan dan sanksi tegas di level penyedia, bukan menghentikan programnya,” jelas Fadhli.
Keamanan pangan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan MBG. Selain itu, survei menunjukkan harapan masyarakat agar MBG dapat memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Sebanyak 78,8 persen responden ingin melibatkan pelaku usaha lokal dan UMKM dalam penyediaan kebutuhan program. Ekonom Adidaya Institute, Bramastyo B Prastowo, menyatakan bahwa pelibatan pelaku ekonomi lokal dapat memperluas manfaat MBG di luar pemenuhan gizi. “Mayoritas publik ingin bahan pangan MBG dibeli dari petani, nelayan, peternak, dan UMKM setempat,” kata Bram.
Saat ini, sekitar 40 ribu UMKM telah menjadi pemasok bahan pangan untuk MBG, dengan rata-rata tiga UMKM menjadi pemasok di setiap SPPG di kabupaten dan kota. Belanja pemerintah melalui MBG juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi domestik, dengan nilai belanja barang mencapai Rp54,4 triliun. MBG bahkan menjadi komponen yang tumbuh paling cepat pada kuartal I 2026.
Data pemerintah menunjukkan bahwa sekitar 987 ribu lapangan kerja langsung telah tercipta di dapur SPPG, dengan 99 persen pekerja tersebut merupakan warga setempat. Survei Adidaya Institute juga mengukur persepsi masyarakat terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan MBG. Sebanyak 55 persen responden menyatakan puas dengan kinerja BGN, dan 52,9 persen percaya bahwa BGN mampu mengelola MBG dengan baik. Tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan MBG meningkat 3 poin setelah pergantian kepala BGN.
Menurut Fadhli, lebih dari separuh warga puas dengan kinerja BGN dan yakin BGN mampu menjalankan MBG dengan baik. Tingkat kepercayaan terhadap Kepala BGN, Sudaryono, tercatat mencapai 76,1 persen, sementara 68,8 persen responden menyatakan puas dengan kinerjanya. “Berdasarkan survei, Sudaryono mendapatkan kepercayaan yang sangat tinggi dari masyarakat, dengan 76,1 persen, dan tingkat kepuasan mencapai 68,8 persen,” ungkap Fadhli.
Adidaya Institute merekomendasikan sejumlah langkah untuk memperkuat pelaksanaan MBG, termasuk pemeriksaan berkala terhadap dapur SPPG, transparansi anggaran, penyediaan crisis center khusus MBG, serta peningkatan pelibatan petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal. “Penguatan pengawasan dan keamanan pangan penting agar keberlanjutan MBG tidak hanya dilihat dari jumlah penerima, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan dan dampaknya terhadap masyarakat,” tutup Fadhli.
