Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, perdebatan mengenai capaian pemerintah masih berlangsung di tengah masyarakat.
Sebagian publik menilai perubahan seharusnya tidak hanya diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi, investasi, ataupun besarnya anggaran negara, tetapi dari seberapa jauh kebijakan pemerintah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Jika dilihat melalui pendekatan tersebut, sejumlah program pemerintah selama dua tahun terakhir dapat dibaca melalui setidaknya delapan kelompok masyarakat: petani, pencari kerja, pasien, pelajar dan mahasiswa, keluarga muda, warga desa, pelaku UMKM, serta masyarakat Indonesia dalam konteks peran internasional.
Berbagai indikator menunjukkan adanya perkembangan di sejumlah sektor. Namun, capaian tersebut tetap perlu dibaca bersama tantangan implementasi dan pekerjaan rumah yang masih tersisa.
Sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian besar pemerintah.
Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat sekitar 13,29 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 30,62 juta ton.
Pemerintah juga melakukan pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi.
Kementerian Pertanian menyebut sebanyak 145 regulasi yang dinilai menghambat distribusi pupuk telah dipangkas atau disederhanakan.
Pada saat yang sama, harga pupuk bersubsidi diturunkan sekitar 20 persen. Harga urea, misalnya, turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.
Indikator kesejahteraan petani juga menunjukkan peningkatan.
BPS mencatat Nilai Tukar Petani atau NTP nasional September 2026 mencapai 131,11, naik 1,49 persen dari bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut terjadi karena indeks harga yang diterima petani meningkat lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang mereka bayarkan.
Namun NTP tetap perlu dibaca sebagai indikator agregat. Kondisi petani dapat berbeda menurut daerah, komoditas, biaya produksi, dan struktur pasar.
Perubahan berikutnya dapat dilihat dari arus investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi Indonesia pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun.
Investasi tersebut menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja Indonesia secara langsung.
Pemerintah juga mendorong penyebaran investasi agar tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Kebijakan hilirisasi, pembangunan kawasan industri, serta investasi sektor energi dan manufaktur diarahkan untuk menciptakan pusat ekonomi baru di berbagai wilayah.
Meski demikian, indikator investasi tidak otomatis menggambarkan kualitas pekerjaan.
Aspek seperti upah, perlindungan tenaga kerja, produktivitas, kesesuaian kompetensi, serta keberlanjutan pekerjaan tetap menjadi bagian penting dalam menilai dampaknya terhadap masyarakat.
Sektor kesehatan menjadi bagian lain yang diperluas melalui program pemeriksaan kesehatan gratis.
Pemerintah telah menetapkan Cek Kesehatan Gratis melalui petunjuk teknis Kementerian Kesehatan pada Februari 2026. Program tersebut dirancang untuk mendorong deteksi dini penyakit dan memperkuat pelayanan kesehatan primer.
Pendekatan deteksi dini dinilai penting karena banyak penyakit kronis baru diketahui setelah mencapai tahap lanjut.
Di sisi lain, pemerintah juga terus meningkatkan kapasitas rumah sakit daerah sehingga sejumlah tindakan medis yang sebelumnya harus dirujuk ke kota besar dapat dilakukan lebih dekat dengan tempat tinggal pasien.
Perbaikan akses tersebut tetap menghadapi tantangan, terutama pemerataan dokter spesialis, ketersediaan alat kesehatan, kapasitas rumah sakit, serta kualitas layanan antardaerah.
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu program pemerintah dengan skala penerima terbesar.
Badan Gizi Nasional mencatat hingga Oktober 2026 jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 57,49 juta orang dan didukung lebih dari 26 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Pemerintah juga mengembangkan Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.
Pada sektor pendidikan tinggi, berbagai program beasiswa pemerintah terus berjalan.
Data platform SatuBeasiswa Indonesia per September 2026 menunjukkan lebih dari 853 ribu penerima manfaat beasiswa dari berbagai program pemerintah dan mitra.
Angka tersebut perlu dibedakan dari jumlah penerima KIP Kuliah secara khusus, karena data 853 ribu mencakup berbagai jenis program beasiswa yang dihimpun melalui platform terpadu.
Sektor perumahan menjadi salah satu kebijakan yang menyentuh langsung keluarga muda dan masyarakat berpenghasilan rendah.
BP Tapera mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP sepanjang 2025 mencapai 278.865 unit, capaian tertinggi penyaluran program tersebut.
Untuk 2026, pemerintah meningkatkan kuota FLPP menjadi 350 ribu unit rumah.
Program tersebut memberikan akses pembiayaan rumah dengan dukungan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, persoalan perumahan tidak hanya menyangkut jumlah unit.
Lokasi hunian, akses transportasi, kualitas bangunan, fasilitas umum, serta jarak terhadap pusat pekerjaan tetap menentukan apakah rumah subsidi benar-benar meningkatkan kualitas hidup keluarga penerimanya.
Pembangunan infrastruktur desa menjadi salah satu kebijakan yang mendapat sorotan karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat.
Pada Agustus 2026, Presiden Prabowo meresmikan 3.395 jembatan yang dibangun TNI dan Polri, disertai 3.000 sumber air bersih yang dibangun TNI AD.
Dalam perkembangan berikutnya, pemerintah menyebut jumlah pembangunan jembatan desa terus bertambah, dengan target lebih dari 5.000 jembatan hingga akhir 2026.
Pembangunan jembatan di desa menjadi penting karena di sejumlah wilayah, anak sekolah dan masyarakat sebelumnya harus menyeberangi sungai dengan sarana yang minim atau menempuh perjalanan panjang untuk mencapai sekolah, pasar, dan fasilitas kesehatan.
Karena itu, infrastruktur kecil seperti jembatan desa dapat memiliki dampak sosial yang cukup besar meskipun nilainya tidak sebesar proyek infrastruktur nasional.
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah juga menjadi salah satu kelompok sasaran utama pemerintah.
Melalui Kredit Usaha Rakyat, pemerintah menyediakan pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah.
Untuk KUR Super Mikro, tingkat bunga ditetapkan 3 persen efektif per tahun, sedangkan KUR Mikro dan KUR Kecil untuk sektor produktif berada di kisaran 6 persen efektif per tahun.
Data terbaru Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan sepanjang 2026 penyaluran KUR telah mencapai sekitar Rp265,9 triliun kepada 4,12 juta debitur.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan data pertengahan tahun yang sebelumnya banyak beredar di media sosial.
Pemerintah berharap akses pembiayaan tersebut tidak hanya menjaga UMKM tetap bertahan, tetapi juga membantu mereka meningkatkan produksi, memperluas pasar dan menciptakan lapangan kerja.
Tantangannya tetap terletak pada kemampuan pelaku usaha mengakses kredit, mengelola pembiayaan, dan menjaga usaha tetap produktif.
Dimensi terakhir tidak berkaitan langsung dengan kelompok profesi tertentu, tetapi dengan posisi Indonesia di dunia internasional.
Pada 8 Januari 2026, Indonesia resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2026.
Indonesia juga mempertahankan sikap diplomatik yang mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara.
Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi hingga 20.000 personel dalam sebuah misi penjaga atau pemantau perdamaian internasional jika terdapat mandat yang sah dan kondisi yang memungkinkan.
Dalam perkembangan berikutnya, pemerintah juga membahas kemungkinan kontribusi Indonesia dalam International Stabilization Force di Gaza dengan mandat kemanusiaan, perlindungan warga sipil, kesehatan, rekonstruksi dan penguatan kapasitas Palestina.
Komitmen tersebut menunjukkan Indonesia ingin mempertahankan peran aktif dalam isu perdamaian internasional.
Namun implementasi pengerahan pasukan tetap bergantung pada mandat internasional, persetujuan pihak terkait, kondisi keamanan, serta keputusan pemerintah.
Delapan sektor tersebut memberikan gambaran mengenai beberapa kebijakan yang dijalankan dalam dua tahun pemerintahan Prabowo.
Namun angka capaian tidak selalu identik dengan keberhasilan yang dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Produksi pangan dapat naik, tetapi harga di tingkat konsumen masih dapat berfluktuasi.
Investasi dapat meningkat, tetapi kualitas pekerjaan tetap perlu diperhatikan.
Program kesehatan dapat menjangkau jutaan orang, tetapi fasilitas kesehatan masih berbeda antarwilayah.
Rumah subsidi dapat bertambah, tetapi akses transportasi dan lokasi perumahan tetap menentukan kualitas hunian.
Karena itu, evaluasi pemerintahan tetap membutuhkan dua pendekatan sekaligus: melihat capaian yang dapat diukur dan menguji bagaimana capaian tersebut dirasakan masyarakat di lapangan.
Dua tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan berbagai program berskala besar mulai diterapkan di sektor pangan, investasi, kesehatan, pendidikan, perumahan, desa, UMKM, dan diplomasi.
Sejumlah indikator resmi menunjukkan adanya peningkatan di beberapa bidang.
Namun pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah berupa pemerataan manfaat, kualitas implementasi, pengawasan anggaran, ketepatan sasaran, serta keberlanjutan program.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya berapa program yang diluncurkan atau berapa besar anggaran yang dikeluarkan.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Dari petani di sawah, pekerja muda, pasien di rumah sakit, anak sekolah, keluarga yang mencari rumah pertama, warga desa, pelaku UMKM hingga posisi Indonesia di panggung dunia, dua tahun pemerintahan Prabowo memberikan sejumlah indikator perubahan yang dapat diukur.
Kini tantangannya adalah memastikan perubahan tersebut semakin luas, merata, dan dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Delapan Wajah Perubahan dari Petani hingga UMKM
Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, perdebatan mengenai capaian pemerintah masih berlangsung di tengah masyarakat.Sebagian publik menilai perubahan seharusnya tidak hanya diukur...
// Artikel Terkait
Peristiwa
Peristiwa
Peristiwa