PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) telah memulai operasinya sejak 1 Juni 2026. Perusahaan ini mengklaim bahwa perbedaan antara harga ekspor yang dilaporkan oleh eksportir dan harga acuan di pasar internasional, yang sebelumnya mencapai 30-45 persen, kini sudah sangat mendekati. Dalam hal ini, Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) memberikan apresiasi terhadap keterbukaan CEO DSI, Rosan Perkasa Roeslani, terkait data tersebut.
Pentingnya Keterbukaan Data
Namun, POPSI mengajukan beberapa permintaan kepada pemerintah terkait langkah DSI untuk menjadi agen penjual tunggal. Pertama, mereka meminta agar semua data perbandingan antara harga yang dideklarasikan dan harga indeks, termasuk metodologi perhitungan perbedaan harga sebelum dan sesudah 1 Juni 2026, dibuka untuk publik dan diverifikasi oleh pihak independen. Kedua, pemerintah diminta untuk menjelaskan secara jelas apakah penutupan perbedaan harga ekspor akan berdampak pada kenaikan harga tandan buah segar (TBS) bagi petani atau hanya akan menekan margin di rantai perdagangan.
Evaluasi Sebelum Perluasan Peran DSI
Ketiga, POPSI menekankan bahwa rencana DSI untuk memperluas perannya sebagai agen penjual tunggal pada 1 September 2026 harus ditunda hingga evaluasi tiga bulan pertama yang dijanjikan oleh pemerintah selesai. "Kami tidak menolak upaya menutup kebocoran devisa negara. Tapi perbaikan tata kelola ekspor harus berbasis data yang bisa diverifikasi, bukan klaim sepihak," ungkap Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, dalam sebuah siaran pers yang disampaikan di Jakarta pada Jumat (24/7/2026).
