Sejumlah aksi penolakan muncul dari kalangan mahasiswa terhadap mantan aktivis yang kini terlibat dalam pemerintahan. Hal ini terlihat jelas dalam forum-forum yang dihadiri oleh para mantan aktivis yang kini menjabat sebagai pejabat publik.
Menurut catatan, salah satu aksi penolakan terjadi ketika Budiman Sudjatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), memberikan pemaparan dalam sebuah diskusi di Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (12/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, beberapa mahasiswa mempertanyakan idealisme Budiman, yang dikenal sebagai mantan aktivis di era Orde Baru. Selain itu, diskusi yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin (15/6/2026) juga berakhir dengan ketegangan, di mana sejumlah mahasiswa menilai Budiman dan rekan-rekannya sebagai pengkhianat perjuangan.
Penolakan Terhadap Tuduhan Pengkhianatan
Menanggapi tuduhan tersebut, Agus Jabo Priyono, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Sosial, menolak label pengkhianat yang disematkan kepada mantan aktivis di pemerintahan. Ia berpendapat bahwa tidak ada yang berubah dalam perjuangan mereka, hanya saja arena perjuangannya kini berbeda. "Gak ada yang berubah, arenanya saja yang berubah. Dulu di jalanan, sekarang di kekuasaan. Justru kekuasaan itulah kita jadikan alat untuk memperjuangkan apa yang dulu kita teriakkan di jalanan, Indonesia yang berdikari, adil, makmur," ungkapnya saat dihubungi.
Dialog Sebagai Solusi Perbedaan Pendapat
Agus Jabo juga menyatakan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Ia menekankan pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan tersebut. "Ya kalau ada perbedaan pandangan dan sikap, lebih baik dialog, musyawarah, untuk mencari jalan keluar terbaik, kepentingan rakyat harus ditempatkan lebih tinggi dari kepentingan politik maupun kelompok," jelasnya.
