Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa rencana penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) saat ini masih sebatas wacana. Hal ini disampaikan saat kunjungannya untuk meninjau kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Kamis (15/10/2026).
Bima Arya menjelaskan bahwa skema penyaluran gaji ASN melalui KDKMP belum merupakan keputusan final dari pemerintah. "Itu baru salah satu kemungkinan saja. Jadi, ke depan nanti KDKMP bisa menjadi salah satu outlet untuk menyalurkan gaji ASN," ujarnya. Ia menekankan bahwa penyaluran gaji melalui koperasi tidak menjadi satu-satunya pilihan dan tidak akan diwajibkan untuk semua ASN. Hal ini perlu dibahas secara matang dengan lembaga terkait untuk memastikan kesiapan pelaksanaannya.
Pelaksanaan Masih Memerlukan Kajian
Lebih lanjut, Bima Arya menegaskan bahwa pelaksanaan skema ini masih memerlukan kajian yang mendalam antar lembaga terkait mengenai kesiapan operasionalnya. "Jadi bukan satu-satunya, ya, salah satu saja. Jadi tidak diwajibkan dan tidak semua. Jadi salah satu opsi saja. Tapi tentu pelaksanaannya masih memerlukan kajian yang matang, antar lembaga terkait dengan kesiapannya," jelasnya.
Pemerintah juga berharap KDKMP dapat beroperasi secara aktif dan berperan lebih luas dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Selain untuk gaji ASN, koperasi ini juga berpotensi dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial. "Nanti kan juga bansos semua lewat sini, termasuk memungkinkan kalau ada itu. Tapi bukan satu-satunya," tambahnya.
Kesiapan Operasional Koperasi
Dalam kesempatan tersebut, mantan Wali Kota Bogor ini menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi kesiapan operasional koperasi, termasuk sistem pengelolaan dan distribusi barang dari badan usaha milik negara (BUMN). "Hari ini, 107 titik dikunjungi oleh para menteri dan wamen untuk memastikan sejauh mana kesiapan operasionalisasi dari KDKMP," ungkapnya.
Pemerintah tidak hanya memeriksa kesiapan pengelolaan, tetapi juga mengumpulkan masukan dari masyarakat mengenai kebutuhan barang dan volume pasokan yang diperlukan. Bima Arya menyebutkan bahwa warga menginginkan harga kebutuhan tetap stabil dan ketersediaan barang terjaga agar tidak terjadi kekosongan stok. "Intinya warga minta harga itu stabil, terus warga minta stok jangan pernah kurang," ucapnya.
Salah satu kebutuhan yang menjadi sorotan warga adalah gas LPG. Bima menyatakan bahwa masukan mengenai penambahan pasokan gas muncul di sejumlah titik yang dikunjungi. "Bahkan di semua titik tadi minta agar gas itu ditambah, ya tabung gas itu kurang," katanya.
