Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) buka-bukaan mengenai dampak keputusan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate menjadi 6,00 persen. Perbanas menilai keputusan kenaikan tersebut merupakan langkah kebijakan moneter yang terukur, serta dipandang krusial untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengantisipasi tekanan eksternal di tengah tingginya dinamika pasar keuangan global.
Stabilitas Makroekonomi dan Fundamental Perbankan yang Solid
Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas, Aviliani, menegaskan bahwa stabilitas makroekonomi menjadi fondasi utama dalam mempertahankan kepercayaan pasar, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, serta kesehatan industri perbankan nasional.
“Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) memandang kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) menjadi 6,00% sebagai langkah kebijakan moneter yang terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengantisipasi tekanan eksternal di tengah dinamika pasar keuangan global,” ujar Aviliani dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (19/11/2026).
Dari sisi kinerja, industri perbankan nasional tercatat masih memiliki fundamental yang solid. Pada September 2026, penyaluran kredit perbankan tumbuh 13,26 persen secara tahunan (year on year) menjadi Rp9.245 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 8,22 persen menjadi Rp10.492 triliun.
Kualitas aset juga tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) gross berada di level 2,07 persen dan NPL net sebesar 0,82 persen, ditopang permodalan yang kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 24,30 persen.
Kesiapan Likuiditas dan Potensi Penyesuaian Suku Bunga Kredit
Dari aspek likuiditas, perbankan dinilai masih memiliki bantalan yang memadai. Hal ini tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) sebesar 105,7 persen dan Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 24,1 persen, jauh melampaui ambang batas masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Meski demikian, laju pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan DPK tetap perlu diantisipasi melalui pengelolaan likuiditas dan pendanaan secara prudent agar fungsi intermediasi tetap berjalan optimal.
Aviliani mengakui bahwa kenaikan BI-Rate berpotensi mengerek biaya dana (cost of fund) perbankan dan memicu penyesuaian pada suku bunga simpanan maupun kredit. Namun, transmisi kebijakan tersebut tidak terjadi secara instan maupun seragam karena setiap bank memiliki struktur pendanaan, kondisi likuiditas, serta profil risiko yang berbeda.
“Kenaikan BI-Rate berpotensi memengaruhi biaya dana (cost of fund) dan mendorong penyesuaian suku bunga simpanan maupun kredit,” jelasnya.
Ke depan, industri perbankan berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan antara daya saing bunga simpanan, keterjangkauan bunga kredit, serta kesinambungan pembiayaan bagi sektor-sektor produktif.
“Perbanas optimistis bahwa dengan fundamental permodalan yang kuat, likuiditas yang terjaga, serta koordinasi yang baik antara BI, OJK, pemerintah, dan industri perbankan, sektor perbankan nasional tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi secara sehat,” tutup Aviliani.